Implementasi prinsip-prinsip politik islam di Indonesia mencakup dari berbagai aspek, dan peran politik islam di negara ini telah berkembang selama bertahun-tahun. Dimana prinsip politik islam ini yang banyak mempengaruhi kebijakan dan tindakan demokrasi terhadap kepentingan kaum muslim di Indonesia, ada beberapa partai politik islam seperti PPP, PKB, PKS, PAN dan PBB yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat dalam proses demokrasi.
Partai politik harus sejalan dengan berkembangnya dunia perpolitikan yang berlangsung di Indonesia, terutama sejak demokrasi telah diterapkan secara murni dan konsekuen. Partai politik mau tidak mau harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan politik tersebut, salah satu syarat demokrasi adalah kehadiran partai politik sebagai salah satu instrumen. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara bergantung pada kualitas partai politik untuk mengemban amanah dari masyarakat.
Untuk merealisasikan harapan masyarakat, maka menjadi sebuah keharusan bagi partai politik untuk menjadikan dirinya lebih baik., partai berkomitmen untuk menjadi suatu pilar yang benar-benar bisa membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi bangsa dan negara. Menyambut adanya pemilu 2024 nantinya, bagi partai politik Islam mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat menjaga konsistensi ideologi partai agar tidak mudah dipengaruhi dan di rusak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Maka secara perlahan nantinya partai politik islam ini mampu untuk mengembalikan marwahnya, sehingga suatu saat nanti tidak akan mau mengendalikan ideologinya demi mendapatkan sejumlah kursi kekuasaan  yang di janjikan.
Dari beberapa kelompok menekankan adanya nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif, sementara yang lain lebih ke konservatif atau radikal. Oleh karena itu, pengaruh adanya politik islam di Indonesia merupakan suatu fenomena yang kompleks dan tidak dapat diidentifikasi sebagai sesuatu substantsi tunggal. Keterbukaan informasi dan perkembangan politik yang membuka peluang pada semua masyarakat untuk menjadi bagian dari euforia politik yang tak terhalang.
Dalam proses politik ini, komunikasi sebagai pokok dalam meraih ajang dan mempertahankan posisi. Tetapi banyaknya partai politik Islam tidak terlalu mementingkan konsep komunikasi sehingga konsep komunikasi yang selama ini masih dikembangkan berupa komunikasi politik konvensial dengan memposisikan subyek-obyek dengan volter. Penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dari adanya demokrasi, dimana hal ini tidak bisa terlepas dari adanya keterlibatan pada masyarakat (teori bahwa negara ada sebagai manivestasi kehendak Tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat).Â
Partai Islam akhir-akhir ini semakin menurun di Tanah Air hingga sampai saat ini, menurut data dari pemilu terakhir yaitu 2019, total elektabilitas Partai Islam di Indonesia saat ini menurun yaitu 29,76% yang hanya diwakili oleh PKB, PKS, PAN dan PPP. Â Menurut Survei LSI Denny JA kini Agustus 2023 total Partai Islam kembali menurun ke angka 23,10%, elektabilitas ini kalah jauh dengan Nasionalis yang tumbuh menjadi 76,90%.
Politik akan berjalan selaras manakala proses dari hal ini yang berjalan secara stabil. Hambatan-hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena adanya kepentingan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melalukan proses stabilitasi politik. Dengan adanya hal ini, dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU saja, tetapi peran partai politik sendirilah yang cukup besar dalam menggait perolehan suara.
Penerapan prinsip-prinsip politik Islam di Indonesia terjadi dalam kerangka konstitusi yang mendukung keberagaman agama dan keyakinan. Oleh karena itu, politik islam di Indonesia harus beroperasi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar negara. kebijakan dan pendekatan politik di Indonesia dapat berbeda di berbagai wilayah dan berdasarkan berbagai interpretasi dan visi yang berbeda dari kelompok-kelompok Islam.
