"SABAR yah nak, nanti kalau Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai dikerja kita segera kesana," ujar seorang ayah kepada anaknya. Kata sang anak "IKN itu apa ayah?." Sembari berfikir keras lantas sang ayah menjawab "Tempat tinggalnya orang-orang hebat negara kita, merekalah yang akan berfikir untuk kita bisa hidup adil, makmur dan sejahtera."
- - - - - - - - - - - - -
"Lalu kita tinggal dimana, dan ayah akan kerja apa?" lanjut sang anak penuh penasaran. "Yah kita tetap menjadi pemulung, ayah lihat disana banyak sisa bongkaran bangunan dan limbah yang kita bisa kumpul dan kita akan jadi kaya raya," ujar sang ayah penuh optimis dengan mata berbinar-binar, dibakar semangat hidup. Sepenggal dialog itu memang imajinatif, tetapi boleh saja ada puluhan bahkan ribuan orang sedang menggantung mimpi tentang IKN, tentang hidup yang lebih baik, tentang komit kepedulian negara pada rakyat, bukan sekadar Bantuan Sosial (Bansos) yang pamrih politik 'kuda troya' saat musim Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilukada datang.
Mengutip laman website Wakil Presiden RI, 23 Februari 2024, targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 7,5 persen di 2024, Wapres minta optimalkan program dan anggaran. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 mencatat angka kemiskinan nasional masih 9,36 persen. Padahal, patokan target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5--7,5 persen. Untuk pencapaian target angka kemiskinan mendekati 7,5 persen dan juga kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024, Wapres K.H. Ma'ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Wapres menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda), meningkatkan kualitas implementasi berbagai program dan penggunaan anggara penanggulangan kemiskinan. Lebih lanjut, Wapres menyoroti masalah pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran pada beberapa program. Iapun mencontohkan pemberian subsidi seperti subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM), pupuk, dan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebagian tidak dinikmati masyarakat miskin. "Strategi penganggaran ini harus dikaji ulang, over all, sehingga lebih tepat sasarannya," pintanya. Khusus pemberian Bansos, Wapres menekankan, perlunya mekanisme besaran Bansos menyesuaikan tingkat kemahalan daerah untuk dikaji. Apabila hal ini efektif, instruksinya agar dapat diimplementasikan secepatnya.
Berdasarkan perhitungan Bank Dunia, per 2022, penduduk miskin di Indonesia semestinya ada 44 juta orang, per 14 Januari 2024. Tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,57% pada 2022. Persentase itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemiskinan terendah ke-4 di Asia Tenggara. Posisi Indonesia di atas Thailand dengan tingkat kemiskinan 6,3% pada 2021, per 5 September 2023, dikutip dari web dataindonesia.id. Mari lihat data website populationtoday, Penduduk Indonesia hingga saat ini berjumlah 279.780.445. Tingkat pertumbuhan  0,798%, jumlah Laki-laki 140.826.427 (50,335%) dan Perempuan berada di 138.954.018 (49,665%). Artinya secara statistik hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 25,9 juta orang atau 9,36%, dirilis CNN Indonesia pada 18 Juli 2023.
Dari 10 provinsi paling miskin di Indonesia, masih ditempati Gorontalo pada posisi pertama dan selalu masuk dalam golongan provinsi termiskin di Indonesia sejak tahun 2022, demikian diberitakan situs liputan6.com, pada 3 Juni 2024. Ketua DPR-RI Puan Maharani, menyampaikan masih ada 3,3 juta warga Indonesia yang mengalami kemiskinan ekstrem. Dari jumlah tersebut, warga dengan tingkat miskin ekstrem paling banyak berada di Indonesia timur, dirilis pada 29 Agustus 2023 oleh situs dpr.go.id. Indikator kemiskinan antara lain: garis kemiskinan, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, kesenjangan kemiskinan, keparahan kemiskinan, dan pengeluaran per kapita yang merupakan instrumen utama penghitungan.
Watampone, 30 Juni 2024
