Oleh: Trisno Mais, SAP, Alumni Fispol Unsrat, asal Desa Buo (Loloda, Malut)
POLITIK transaksional berpotensi melahirkan pemimpin yang korup. Pernyataan ini merupakan refleksi atas praktik demokrasi di Indonesia yang telah banyak mempertontonkan transaksi politik yang tidak sehat, yakni pada banyak tempat, momentum pemilu yang merupakan hajatan lima tahunan ini telah dikapitalisasi. Elit dan 'politisi busuk' menganggap ini bukan sebuah masalah. Nyatanya mereka bahkan melanggengkan 'transaksi politik gelap' tersebut. Lagi pula, publik ikut membebani para caleg di luar kewenangannya. Di satu sisi, elit kadung tidak merealisasikan setiap janji saat kampanye. Publik kecewa atas praktik semacam itu, kekecawaan mereka memuncak saat pemilu tiba. Demokrasi menjadi tidak sehat dan sarat politik transaksional, karena untuk berkompetisi, publik telah disuguhi dengan praktik -- praktik politik transaksional, sementara warga mengambil kesempatan atas caleg, di mana publik merasa cukup politisi membayar suara mereka. Akibatnya untuk pemilihan legislatif (Pileg) misalnya, publik memanfaatkan momen pemilu untuk membebani para caleg di luar wewenang yang diatur undang - undang. Contohnya, caleg diminta memenuhi kepentingan kelompok tertentu, seperti para caleg harus memberikan sumbangan kostum bagi kelompok kesebelasan bola kaki, uang pulsa serta uang transportasi, dan bahkan memberikan sumbangan ke sejumlah  rumah -- rumah ibadah. Padahal itu  semua jauh di luar tugas fungsi dari anggota dewan. Tragisnya, perilaku buruk tersebut telah berlangsung lama.
Mestinya kesadaran akan politik yang sehat itu ada pada semua elemen: elit, politisi, dan masyarakat. Tapi harapa itu sirna. Sebab 'birahi' untuk berkuasa jauh lebih mendominan dari pada membangun adab demokrasi: memberi edukasi politik.
Atas fenomena tersebut, protes publik kian mengencang, ironinya, atas itu publik mengambil jalan pintas. Kekecewaan mereka menggunakan cara -- cara 'transasksi gelap'.
Wakil rakyat tugasnya mengurus kepentingan publik: legislasi, pengawasan dan anggaran, bukan personal. Maka warga harus mampu menempatkan urusan secara proporsional. Dimana, ketika pemilu tiba, permintaan publik harus dijauhkan dari urusan yang tidak subtantif.
Pemilu adalah momentum dimana eksistensi rakyat dan politisi diuji. Hajatan lima tahunan adalah menguji integritas berbagai lapisan: Â elit, politisi dan konstituen. Mengapa tidak, karena pemilu merupakan sarana di mana kepada siapa harusnya warga meletakan mandat. Entah untuk jabatan eksekutif maupun legislatif. Itu idealnya!
Nah, untuk bisa menghantarkan caleg yang ketika menjabat menjadi bersih: tidak berurusan dengan masalah korupsi, publik diharapkan mampu berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi politik misalnya caleg tidak membebeni para caleg dengan urusan personal. Yang adalah karena caleg ketika menjabat sebagai wakil rakyat mereka dipilih dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka mereka memegang jabatan publik, pula mengurus urusan publik. Warga (siapa pun dia) harus mampu memberikan dikotomi mana yang menjadi urusan publik, dan mana yang menjadi urusan privat.
Jangan memanfaatkan momen pemilu untuk membebani para caleg di luar wewenang yang diatur undang - undang. Karena anggota dewan adalah tugasnya mengurus kepentingan publik, bukan personal. Berharap agar caleg jadi, dan tidak korup, maka harus menjauhkan permintaan dari yang tidak subtantif: jauh dari tugas dan wewenangnya. Ini persoalan politik jangka panjang, bukan politik pragmatis serta transaksional.
