Kemiskinan Indonesia yang Memprihatinkan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini perlu adanya sikap kebersamaan yang kuat, untuk membuat negara ini aman, sejahtera, makmur. Selama hampir 70 tahun negara ini merdeka masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum merasakan manisnya hidup. Kehidupan mereka jauh dari kata layak. Ada yang masih meminta-minta, merampok, mencuri, dan tega lagi membunuh orang lain hanya untuk mendapatkan sesuap nasi.

Kehidupan bangsa ini pun jauh dari pelaksanaan konstitusi. Mengapa demikian? Padahal dalam UUD 1945 pasal 26 hingga pasal 37 sudah menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan pemerintah untuk warganya beserta apa saja timbal baliknya. Misalnya saja amanat konstitusi dalam pasal 34 ayat 1 “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Kalimat tersebut jelas terkait pula dengan pasal 27 ayat 2 yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kedua pasal tersebut merupakan cambukan keras bagi para wakil rakyat ataupun pemerintah yang di pemerintahan. Betapa tidak, konstitusi memberikan haluan seperti itu, namun mereka justru seakan tutup mata akan kemiskinan yang melanda Indonesia ini.

Menurut BPS ( Badan Pusat Statistik ), menyatakan bahwa prosentase kemiskinan di Indonesia mencapai 10.96 % dari penduduk Indonesia di bulan September 2014. Angka tersebut lebih turun dari bulan maret yaitu 11.25 %. Namun penurunanpun tidak spesifik. Itupun perprovisi masih seluruhnya di survey. Seharusnya pemerintah tidak hanya mensurvey namun harus memberikan solusi yang tepat, cepat, bagi warga miskin. Pertama, pemerintah harusnya lebih dapat menghargai karya anak bangsa. Indonesia ini tidak kekurangan orang pandai. Namun orang-orang tersebut justru tidak mendapatkan tempat dalam mengapresiasikan kelebihannya. Sehingga ada yang akhirnya menganggur, ada yang menjadi TKI, dll. Itu semua harusnya menjadi catatan pemerintah bahwa dengan menghargai orang-orang tersebut bangsa ini akan menghasilkan generasi yang siap bersaing dengan lainnya.

Kebanyakan opini, tanpa bukti …

Kedua, opini pemerintah itu banyak sekali. Misalnya saja opini kartu sakti, raskin, dll. Namun opini itu realitasnya salah sasaran dan justru ada yang tidak terwujud. Kita dapat lewat BPS bahwa prosentasenya provinsi papua, jatim, jabar masih banyak warga miskin. Jika saja pemerintah langsung memberi bukti yaitu dengan memberikan tepat sasaran, memberi hal yang efektif untuk meningkatkan taraf hidup bangsa ini maka kemiskinan akan secepatnya hilang. Percuma bangsa ini memiliki pemimpin yang kaya raya, melimpah perusahan namun masih ada rakyatnya yang miskin. Memang bukti pemerintah itu sudah ada namun kurang bisa efektif. Berawal dari diri sendiri, harusnya mereka jujur dan patuh hukum. Jangan justru mengkorupsi uang rakyat namun rakyatnya sengsara.

Ketiga, butuh pemimpin yang tegas, kuat, jeli. Pemimpin yang seperti itulah harapan bangsa ini. Karena bangsa ini mengalami kemiskinan dari para pemimpin yang semakin menghimpit mereka. Pemimpin yang korupsi sering kali menghambat kemandirian mereka. Pemimpin harus jeli karena dengan fikiran yang jeli dan cerdas maka ada solusi untuk orang miskin ini mendapatkan penghidupan yang layak. Pemimpin yang kuat untuk mewujudkan ketahanan bangsa ini, karena asing akan terus membombardir bangsa ini hingga seperti ayam mati ditengah lumbung padi. Mereka rakyat miskin bukannya malas, namun jika semuanya sudah dikuasai dan disetujui pemerintah, akan sulit memberontak.

Bangsa ini besar, bangsa ini memiliki solidaritas yang kuat. Jika hubungan antara pemimpin dan para rakyatnya ini harmonis, maka bangsa ini akan merasakan sejahtera. Jangan hanya pemimpin yang disana yang sejahtera beserta antek-antek asingnya. Mereka akan tertawa hingga mati sementara rakyatnya mati dengan kelaparan, kemiskinan, dll. Mari kita wujudkan bangsa yang cerdas, kuat, dan semangat dalam meraih kesuksesan dunia dan akhiratnya. Bangsa yang kuat bukan bangsa yang malas dan hanya meminta belas kasihan pemerintah. Kemiskinan itu dapat hilang dengan bukti nyata dan kerja sama semua pihak.