Pilkada Langsung, antara Harapan dan Kenyataan

Rancangan Undang_ Undang (RUU) Pemilihan Kepala daerah kini sedang di godok di DPR RI, jika tak ada aral melintang maka tak lalm lagi akan di sahkan men jadi Undang-Undang. RUU ini akan mengubah pemilihan Kepala daerah yang tadinya langsung oleh rakyat dan akan dikembalikan ke DPRD , sepertidulu

RUU pemilihan kepala daerah akan dikembalikan ke DPRD tak pelak menuai protes dari berbagai kalangan, terutama dari kepala daerah yang kini sedang berkuasa. Kepala daerah ini menolak PILKADA dikembalikan ke DPRD, Alasan punmereka lontarkan.

Sejak diberlakukannnya Undang –undang nomor 32 Thaun 2004, tentang Pemilihan Kepala Dearah, yang langsung di pilih oleh rakyat, maka sejak itulah hiruk pikuk, pemilihan Bupati/waliKota atau Gubernur mulai berlangsung.“Malapetaka” pemilihan Kepala Daerah mulai terjadi ”. Tadinya kita kita berharap, dengan Pilkada langsung ini , rakyat Indonesia mendapatkan kepala  daerah yang benar-benar bisa membangun daerahnya. Tetapi apa yang terjadi, kerusuhan terjadi dimana-mana, kantor-kantor , KPUD, Kantor Bupati di bakar. Ada Bupati yang kalah dalam PILKADA, menjadi Gila (stress). Belum lagi yang berurusan dengan Pengadilan(KPK) karena Korupsi.

Menurut keterangan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, untuk menjaidi Bupati , seorang calon bias mengeluarkan dana sekitar Rp. 10 Milyar , sedangkan gaji seorangt Bupati hanya 8 juta rupiah. Sedangkan untuk calon Gubernur, bisa mengeluarkan biaya sekitar rp.50 Milyar , sedangkan gaji seorang Gubernur hanya 13 juta rupiah /bulan.Jadi dari mana dia mengembalikan dana kampanyenya itu, kata Gamawan Fauzi, disebuah acara TV beberapa waktu lalu.

Sementara Mahfudz MD , saat menjabat ketua MK, mengatakan sebaiknya PilKada dikembalikan ke DPTD, biarkan yang rusak 50 orang (maksudnya anggota DPRD) dari pada seluruh masyarakat rusak.  kata Mahfudz MD,

Harus diakui pemilihan kapala daerah langsung ataupun tidak langsung, punya kelemahan, terutama masalah, Money Politik, yang sulit dihindarkan> Ada seorang Bupati mengatakan itu bukan Money Politik tetapi itu biaya Politik. Masyarakat kita belum siap berdemokrasi yang menggunakan hati Nurani, tanpa uang.