Akhir2 ini ada group di facebook yang menyerukan untuk boikot dari membayar pajak. Grup ini menjadi semarak setelah beredar kabar tentang pengemplangan pajak yang dilakukan oleh GT (aparat pajak) senilai Rp 25M, dari keterangan Susno Duaji tentang makelar kasus penyidikan pajak yang melibatkan petinggi kepolisian.
Gerakan sosial ini mulanya disuarakan oleh Pak Faisal Basri dalam mengkritisi ulah pejabat yang boros dalam menggunakan APBN. Tulisan ada di kompasiana.com tanggal 5 Januari 2010. Kasus waktu itu yakni pembelian mobil pejabat senilai @1,3 miliar rupiah. Meski pak FB menyadari bahwa pajak adalah keniscayaan dalam kehidupan modern, tetapi beliau memberikan ide ini untuk 'menyentil' pemerintah, khususnya pejabat berkaca diri dan tidak seenaknya menggunakan uang rakyat. Beberapa komentar masuk baik pro maupun kontra. Kemudian salah satu komentatornya membuat grup di facebook.
Pertengahan Maret pak Susno Duaji angkat bicara dan mengumumkan nama- nama makelar kasus yang melibatkan rekan- rekannya, para petinggi POLRI. Dia mengungkapkan kasus pemblokiran rekening atas nama Gayus Tambunan yang bermasalah. Nah, Gayus Tambunan ini ternyata adalah pegawai pajak dengan golongan IIIA (bekerja 10 tahun).
Yang perlu kita garis bawahi adalah ada dua kasus yaitu dugaan penyelewengan oleh pejabat tinggi POLRI dalam pemblokiran rekening Gayus dan dugaan korupsi oleh Gayus melihat jumlah transaksi perbankan yang mencurigakan.
Kembali ke GRUP tadi. Menurut saya, pembentukan ajakan untuk memboikot membayar pajak atau membentuk grup seperti itu tidaklah tepat karena beberapa alasan.
1. Pajak sebagai tulangpunggung APBN
APBN 70% bersumber dari pajak. Apa akibatnya jika pendapatan negara berkurang, atau defisit? Dana yang tersedia untuk membangun jadi berkurang sehingga pembangunan kurang maksimal. Memang sekalipun ada dana banyak tidak menjamin rakyat sejahtera tetapi jika tidak ada dana, apa yang bisa digunakan membiayai pembangunan? Konsekuensi kedua adalah utang. Dan siapa yang akan membayar utang? Ya balik ke rakyat lagi.
2. Permasalahan pada penggunaan pajak
Yang dipermasalahkan adalah penggunaan dana APBN (sebagian besar dari pajak) yang boros, tidak tepat pada sasaran, dll. Karena yang dipermasalahkan adalah itu maka seharusnya yang dilakukan adalah tindakan yang langsung berefek padanya misal pengawasan. Pengawasan harus oleh masyarakat terhadap presiden, kementerian, lembaga, sampai pemda, termasuk dinas- dinasnya. Jika mereka tidak amanah maka ingatkan dan luruskan. Entah dengan tulisan, orasai, demo, pelaporan kepada aparat berwenang, atau jika ekstrim sampai pada penggulingan kekuasaan.
3. Pengusahan besar dan nakal yang untung
Pajak penghasilan dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan orang atau badan. Makin tinggi penghasilan tentu pajaknya makin besar. Anda yang berpenghasilan kecil atau di bawah PTKP (Rp 15.840.00 setahun) tidak dikenai PPh.
Jika gerakan ini benar- benar dilakukan maka mereka para pengusaha besar dan nakal yang akan untung. Pertama, mereka untung karena pajaknya yang lebih besar daripada Anda. Kedua, mereka inilah yang berpeluang besar melakukan 'nego-nego' untuk mengecilkan pajak mereka dengan menyuap petugas. Jadi mereka akan diuntungkan dengan aksi Anda. Ketiga, Anda yang capek berteriak- teriak (or nulis komen2) mereka yang menikmati. Pengemplang pajak besar seperti komplotan B*krie akan tertawa.
4. Fokus pada masalah inti menjadi kabur
Masalah inti menurut saya adalah markus di tubuh POLRI, terutama petingginya seperti yang diungkapkan pak Susno. Kedua, korupsi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh Gayus Tambunan menilik dari harta kekayaan yang tidak wajar. Dengan membuat atau meramaikan grup BOIKOT PAJAK, animo masyarakat akan tersedot ke grup dan perhatian kepada pemberantasan makelar kasus petinggi kepolisian akan terabaikan.
Mending, kita buat atau join grup seperti ini :
a. 1 JUTA FACEBOOKER TUNTUT PENGUSUTAN TUNTAS MARKUS DI POLRI
b. 1 JUTA FACEBOOKER TUNTUT GAYUS DIADILI, atau untuk yang kedua ini bisa diperlebar TUNTUT PENGUSUTAN KORUPSI DI DJP
