A. Pendahuluan
Kebijakan fiskal adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian suatu negara. Melalui pengelolaan pengeluaran publik dan pendapatan pajak, pemerintah berupaya mencapai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan yang berkelanjutan, penurunan pengangguran, dan stabilitas harga. Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi inflasi menjadi semakin krusial. Inflasi, yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian. Inflasi yang tinggi dapat mengikis daya beli masyarakat, menciptakan ketidakpastian ekonomi, dan mengganggu perencanaan keuangan individu maupun bisnis.
Secara teoritis, hubungan antara kebijakan fiskal dan inflasi dapat dijelaskan melalui mekanisme permintaan agregat. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, hal ini dapat mendorong permintaan agregat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan tekanan inflasi, terutama jika ekonomi beroperasi dekat dengan kapasitas penuhnya. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang ketat, melalui pengurangan pengeluaran atau peningkatan pajak, berpotensi menurunkan permintaan agregat dan meredam inflasi. Namun, hubungan ini tidak selalu bersifat linear dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global, tingkat pengangguran, dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral.
Dalam konteks Ini , pemahaman mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap inflasi menjadi semakin penting, terutama di tengah upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian pasca-pandemi COVID-19. Kebijakan fiskal yang ekspansif telah diterapkan untuk merangsang pertumbuhan, namun tantangan inflasi tetap ada. Oleh karena itu, pemodelan ekonometrika dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur dan memahami hubungan ini dengan lebih baik. Melalui teknik pemodelan yang tepat, kita dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang signifikan dan menganalisis dampaknya terhadap inflasi.
B. Tinjauan Pustaka
1. Teori Kebijakan Fiskal
- Kebijakan fiskal merujuk pada penggunaan pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mempengaruhi perekonomian. Menurut Keynesian, kebijakan fiskal yang ekspansif dapat meningkatkan permintaan agregat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Keynes (1936) dalam karyanya "The General Theory of Employment, Interest, and Money" menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam ekonomi, terutama selama periode resesi. Kebijakan fiskal dapat berupa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk proyek infrastruktur atau pengurangan pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
- Sebaliknya, teori monetaris yang dipelopori oleh Friedman (1968) berargumen bahwa inflasi adalah hasil dari pertumbuhan uang yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan output. Dalam pandangan ini, kebijakan fiskal yang ekspansif dapat menyebabkan inflasi jika tidak diimbangi dengan kebijakan moneter yang ketat. Oleh karena itu, penting untuk memahami interaksi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam konteks inflasi.
2. Teori Inflasi
- Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan umum harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Menurut Fisher (1920), inflasi dapat dipahami melalui persamaan kuantitas uang, yang menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar dalam perekonomian berbanding lurus dengan tingkat harga. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk permintaan (demand-pull inflation) dan penawaran (cost-push inflation). Demand-pull inflation terjadi ketika permintaan agregat melebihi kapasitas produksi, sedangkan cost-push inflation disebabkan oleh peningkatan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku.
3. Hubungan antara Kebijakan Fiskal dan Inflasi
- Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengkaji hubungan antara kebijakan fiskal dan inflasi. Misalnya, Blanchard dan Perotti (2002) dalam studi mereka menemukan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif dapat meningkatkan inflasi dalam jangka pendek. Mereka menggunakan model VAR (Vector Autoregression) untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap variabel makroekonomi lainnya, termasuk inflasi.
- Di sisi lain, penelitian oleh Auerbach dan Gorodnichenko (2012) menunjukkan bahwa dampak kebijakan fiskal terhadap inflasi dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi. Dalam kondisi resesi, kebijakan fiskal yang ekspansif cenderung lebih efektif dalam meningkatkan output tanpa menyebabkan inflasi yang signifikan. Namun, dalam kondisi ekonomi yang mendekati kapasitas penuh, dampak inflasi dari kebijakan fiskal menjadi lebih nyata.
4. Pemodelan Ekonometrika
- Pemodelan ekonometrika adalah alat yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Model regresi linear berganda sering digunakan untuk mengukur dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, model regresi dapat digunakan untuk mengukur pengaruh pengeluaran pemerintah dan pendapatan pajak terhadap inflasi. Menurut Gujarati (2004), pemodelan yang tepat dapat membantu dalam mengidentifikasi hubungan kausal dan memberikan estimasi yang akurat mengenai dampak kebijakan fiskal.
5. Penelitian Terdahulu
- Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara kebijakan fiskal dan inflasi di berbagai negara. Penelitian oleh Gali dan Perotti (2003) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif di negara-negara maju cenderung meningkatkan inflasi, sedangkan di negara-negara berkembang, dampaknya lebih bervariasi tergantung pada struktur ekonomi dan kebijakan moneter yang diterapkan. Selain itu, penelitian oleh Karras (1994) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang lebih besar terhadap inflasi dibandingkan dengan pajak.
C. Hubungan antara Kebijakan Fiskal dan Inflasi
