Menuju Indonesia Maju 2045: Membangun Fondasi Hukum yang Kokoh

Menuju Indonesia Maju 2045: Membangun Fondasi Hukum yang Kokoh

Indonesia menatap masa depan dengan optimisme dan tekad kuat untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, yang menandai seratus tahun kemerdekaannya. Transformasi besar ini tidak hanya memerlukan upaya lintas sektoral, tetapi juga membutuhkan fondasi hukum yang kokoh untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan. Dalam artikel ini, kita akan membahas dasar hukum, syarat, cara meraih, dan strategi mempertahankan Indonesia Maju 2045 dari sudut pandang hukum.

1. Dasar Hukum untuk Membantu Indonesia Maju 2045

Pencapaian Indonesia Maju 2045 didukung oleh berbagai dasar hukum yang memberikan landasan bagi pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Sebagai negara hukum, konstitusi menjadi titik awal dalam menentukan arah pembangunan. Amandemen keempat UUD 1945 menetapkan tujuan pembangunan nasional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, undang-undang sektoral seperti UU Investasi, UU Perpajakan, dan UU Lingkungan Hidup membentuk kerangka kerja hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peran hukum dalam mencapai Indonesia Maju juga tercermin dalam berbagai kebijakan nasional, seperti RPJPN 2025-2045. Dokumen ini menandai komitmen negara untuk membentuk landasan hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan perlindungan lingkungan.

2. Syarat dan Cara Meraih Indonesia Maju

a. Pendidikan Hukum dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia:

   Investasi dalam pendidikan hukum menjadi syarat utama. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia di bidang hukum akan memastikan adanya tenaga ahli yang mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan-kebijakan pembangunan.

b. Infrastruktur Hukum:

   Membangun infrastruktur hukum yang solid melibatkan penyederhanaan regulasi, pembaruan sistem peradilan, dan penguatan lembaga-lembaga terkait. Keterbukaan dan kepastian hukum perlu ditekankan untuk menarik investasi dan memastikan keberlanjutan pembangunan.

c. Pengembangan Ekonomi yang Inklusif:

   Menciptakan kebijakan ekonomi yang inklusif, memberikan insentif bagi sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan melibatkan pelaku ekonomi dari berbagai lapisan masyarakat.

3. Cara Menjaga Hukum Tersebut untuk Mempertahankan Indonesia Maju 2045

a. Penegakan Hukum yang Tegas:

   Mempertahankan Indonesia Maju memerlukan penegakan hukum yang tegas. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, memberlakukan sanksi yang efektif, dan mencegah praktik-praktik korupsi menjadi kunci dalam menjaga integritas hukum.

b. Reformasi Hukum Berkelanjutan:

   Kesinambungan reformasi hukum diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul seiring perkembangan masyarakat dan teknologi. Reformasi ini dapat melibatkan penyempurnaan undang-undang, peningkatan akses terhadap peradilan, dan penyesuaian kebijakan dengan perubahan kebutuhan.

c. Partisipasi Masyarakat:

   Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui mekanisme partisipatif, diskusi publik, dan pemantauan kinerja pemerintah.

4. Penjelasan Secara Terperinci, Jelas, dan Mudah Dipahami

a. Dasar Hukum:

   - Konstitusi (UUD 1945, Amandemen IV)

   - Undang-Undang Investasi (UU No. 11 Tahun 2020)

   - Undang-Undang Perpajakan (UU No. 6 Tahun 1983)

   - Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009)

b. Syarat dan Cara Meraih Indonesia Maju:

   - Pendidikan hukum yang berkualitas tinggi dan terjangkau.

   - Infrastruktur hukum yang memadai.

   - Kebijakan ekonomi yang inklusif.

   - Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan.

c. Cara Menjaga Hukum dan Mempertahankan Indonesia Maju:

   - Penegakan hukum yang tegas melalui sistem peradilan yang efisien.

   - Reformasi hukum berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan perkembangan              masyarakat dan teknologi.

   - Partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan kinerja pemerintah.

5. Kesimpulan:

Membangun Indonesia Maju 2045 bukan hanya sekadar mimpi, tetapi juga perjalanan panjang yang memerlukan komitmen, perencanaan, dan implementasi yang matang. Melalui perspektif hukum, kita dapat memastikan bahwa fondasi pembangunan tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Dengan dasar hukum yang kokoh, Indonesia dapat meraih impian menjadi negara maju dan memberikan dampak positif bagi masyarakatnya.

Pesan dan Saran

Pesan untuk Pemerintah: Membangun Fondasi Hukum yang Kokoh Menuju Indonesia Maju 2045

Kepada Pemerintah Indonesia,

Dengan penuh harapan dan tekad untuk meraih visi Indonesia Maju pada tahun 2045, kami ingin mengajukan beberapa catatan yang penting untuk dipertimbangkan dan diperbaiki dalam perjalanan menuju keberlangsungan pembangunan. Melalui lensa hukum, kita dapat mengidentifikasi beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki untuk memastikan fondasi hukum yang kokoh,

adil, dan berkelanjutan. Mari kita jelaskan beberapa kesalahan tersebut dan memberikan saran konstruktif untuk perbaikan.

1. Kesalahan: Keterlambatan dalam Reformasi Hukum dan Sistem Peradilan

Dasar Kesalahan:

Reformasi hukum yang lamban dan sistem peradilan yang terkadang tidak efisien telah menjadi kendala utama dalam membangun fondasi hukum yang kuat. Keterlambatan ini dapat menghambat penegakan hukum yang adil, akses keadilan yang setara, dan ketahanan hukum yang diperlukan untuk mencapai Indonesia Maju 2045.

Saran:

Percepat proses reformasi hukum dengan memprioritaskan penyempurnaan regulasi, peningkatan kualitas dan efisiensi peradilan, serta penguatan lembaga penegak hukum. Menggandeng para pakar hukum dan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi.

2. Kesalahan: Ketidaksetaraan Akses Terhadap Keadilan

Dasar Kesalahan:

Ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Banyak masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil, masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses ke sistem peradilan. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum dan membatasi potensi pembangunan inklusif.

Saran:

Membangun infrastruktur hukum yang inklusif dan memperluas akses keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. Implementasikan program pendidikan hukum di daerah terpencil, fasilitasi bantuan hukum yang terjangkau, dan kembangkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas hukum.

3. Kesalahan: Ketidakseimbangan Regulasi Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan

Dasar Kesalahan:

Ketidakseimbangan dalam regulasi antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat menciptakan konflik kepentingan yang merugikan keberlanjutan pembangunan. Beberapa kebijakan mungkin merugikan aspek lingkungan atau sebaliknya, mengancam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Saran:

Menyelaraskan regulasi pembangunan ekonomi dengan prinsip-prinsip lingkungan yang berkelanjutan. Implementasikan regulasi yang memastikan setiap langkah pembangunan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, serta mendorong praktik ekonomi yang ramah lingkungan.

4. Kesalahan: Kurangnya Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Dasar Kesalahan:

Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan kurangnya partisipasi masyarakat dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan. Masyarakat perlu merasa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan keberlanjutan pembangunan.

Saran:

Meningkatkan transparansi dalam kebijakan dan keputusan pemerintah, menyediakan informasi yang mudah diakses untuk masyarakat. Memfasilitasi forum partisipasi publik dan mendengarkan aspirasi masyarakat akan memberikan legitimasi lebih kepada kebijakan yang diambil.

5. Kesalahan: Kurangnya Penekanan pada Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi

Dasar Kesalahan:

Korupsi dan kurangnya penegakan hukum yang efektif dapat merusak fondasi pembangunan. Tanpa penegakan hukum yang tegas, potensi pembangunan yang adil dan berkelanjutan akan terhambat oleh praktik-praktik korupsi.

Saran:

Memperkuat lembaga-lembaga anti-korupsi, memberikan sumber daya dan kewenangan yang cukup. Meningkatkan ketelitian dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum.

Dalam rangka mencapai Indonesia Maju 2045, perbaikan dalam sektor hukum sangat krusial. Mendorong reformasi, meningkatkan aksesibilitas hukum, menyelaraskan regulasi, memper

kuat transparansi, dan menekankan penegakan hukum akan membentuk fondasi yang kokoh. Dengan kesadaran akan kesalahan-kesalahan ini dan tekad untuk memperbaikinya, Indonesia dapat menjelajahi masa depan dengan keyakinan yang lebih besar dan membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Mari bersama-sama mengukir sejarah menuju Indonesia Maju 2045 yang gemilang.

Hormat saya,

Mawlana Muhammad Zikrul Hakim 2310102050

Mahasiswa IEI TAZKIA Tahun 2023

E-mail :muhammadzikrul231@gmail.com