Meskipun pendidikan pada masa penjajahan Jepang mengalami kemunduran signifikan dibandingkan dengan masa Belanda, terdapat beberapa kebijakan yang memberi peluang bagi perkembangan pendidikan Islam. Jepang menghormati agama Islam dan memfasilitasi umat Islam untuk melanjutkan kegiatan organisasi kemasyarakatan seperti Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Beberapa pondok pesantren besar mendapatkan bantuan dari pemerintah Jepang, dan pelajaran budi pekerti yang diajarkan di sekolah-sekolah negeri mirip dengan ajaran agama Islam.
Kebijakan Jepang terhadap Agama Islam
Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan beberapa kebijakan yang mendukung agama Islam. Salah satu kebijakan penting adalah pembentukan Kantor Sumubi yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy’ari. Selain itu, Jepang mendukung pembentukan Barisan Pembela Tanah Air (PETA), yang melibatkan umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Jepang juga mengizinkan pendirian perguruan tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti KH. Wahid Hasyim dan Bung Hatta.
Namun, meskipun Jepang memberikan kebebasan dalam beragama dan mengembangkan pendidikan Islam, para ulama tetap menolak tunduk pada kebijakan Jepang yang mengganggu akidah umat Islam. Salah satu contoh adalah penolakan terhadap kebijakan seikere, yang mewajibkan umat Islam menghormati Kaisar Jepang. Penolakan ini berujung pada penahanan KH. Hasyim Asy’ari.
Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang
Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam lebih lunak dibandingkan Belanda, memberi ruang lebih besar bagi perkembangan pendidikan Islam. Madrasah berkembang pesat, terutama di Sumatra, di mana banyak madrasah didirikan. Pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri mulai mengajarkan ajaran Islam, meskipun disusupi dengan ideologi Jepang. Selain itu, perguruan tinggi Islam juga mulai muncul di Jakarta, memberikan kesempatan bagi tokoh-tokoh Islam untuk mengembangkan pendidikan Islam lebih lanjut.
Pondok pesantren tetap bertahan selama masa penjajahan Jepang, karena tidak berada di bawah pengawasan langsung pemerintah Jepang. Meskipun pendidikan secara umum mengalami kemunduran, pesantren tetap dapat menjalankan sistem pendidikannya tanpa gangguan besar.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
