Melihat partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi berarti segala bentuk “pengelolaan”, baik di dalam maupun di luar partai, merupakan kualitas yang perlu diperhatikan secara matang.
Dinamika dalam kepartaian, dalam hal ini kaderisasi, merupakan persoalan yang sulit dipahami dengan kompleksitas yang besar, terutama dialog dalam konsepsi multipartai di Indonesia dengan rotasi determinasi yang berbeda.
Dalam posisi ini, partai politik berfungsi sebagai wadah artikulasi, aspirasi, dan agregasi politik rakyat; Kader dan sumber kader kepemimpinan nasional (rekrutmen politik) (Murray, 2015); pendidikan politik (pendidikan politik); dan sarana komunikasi politik (Kurniawan, 2021).
Dalam proses pertumbuhan partai politik di Indonesia, penegakan demokratisasi yang tepat mengambil demokrasi sebagai partai utama, yang sebenarnya didirikan pada masa Reformasi.
Meitzner (2015) mengatakan bahwa alokasi dana dalam pengelolaan keuangan partai politik harus menjadi perhatian negara. Di zaman modern ini, pengelolaan keuangan dan alokasi sumber dayanya harus menjadi isu utama dalam wacana partai politik di Indonesia.
Namun demikian, karakteristik para pihak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi atau kedudukannya dipengaruhi oleh dinamika keuangan yang dihadapinya. Hal ini juga sebagai upaya untuk menjaga kekokohan pilar demokrasi itu sendiri, yang diupayakan dengan penguatan aspek kelembagaan dan keuangan dalam kepengurusan partai politik (Aspinal, 2014).
Seperti yang sudah dijelaskan, sarana yang dibutuhkan partai politik untuk mengontrol dan mengelola keadaan partai secara internal maupun eksternal sangat besar. Dana juga diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi partai politik dalam proses demokrasi suatu negara, terutama bila kita mempertimbangkan program rehabilitasi dan pendidikan politik yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal.
Oleh karena itu, negara perlu membangun prioritas dan dukungan pengelolaan keuangan partai politik, bukan hanya kontribusi kader kepada individu atau kelompok tertentu yang penuh kepentingan, yang pada akhirnya hanya akan memperkuat jaringan oligarki yang mengikat (Kurniawan, 2021).
Uang bisa dianalogikan sebagai dua mata pisau dalam dinamika partai politik. Uang merupakan kebutuhan mutlak bagi partai politik untuk berjalan dalam rangka mendukung sistem demokrasi. Akses ke sumber pendanaan yang memadai memainkan peran penting dalam proses politik.
Demokrasi tidak akan berjalan jika sumber keuangan tidak baik atau tidak mencukupi. Di sisi lain, uang adalah tantangan dan kotak pandora yang membuka kegelapan politik yang mengikis pilar-pilar demokrasi.
Dengan alasan apapun, uang dapat digunakan sebagai kendaraan untuk membangun keserakahan, kekuasaan, dan jaringan kroni yang penuh dengan kepentingan individu.
