Mohon tunggu...
Nurzen Maulana
Nurzen Maulana Mohon Tunggu... Wiraswasta - Seorang agronomist

Seorang agronomis yang suka menulis

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

100 Hari Kerja Kebijakan Pertanian Prabowo-Gibran dalam Meningkatkan Pangan Nasional

22 Januari 2025   11:45 Diperbarui: 22 Januari 2025   22:02 99
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto Pemanenan Padi oleh V Bi dari Pexels

Dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, kebijakan pertanian menjadi salah satu fokus utama. 

Tantangan ketahanan pangan yang semakin mendesak, langkah-langkah yang diambil oleh keduanya memiliki implikasi yang signifikan terhadap produksi pangan lokal dan kesejahteraan petani. 

Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi kebijakan-kebijakan tersebut, mulai dari pembebasan hutang petani, pengembangan food estate, hingga digitalisasi pertanian, serta dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional.

Pembebasan Hutang Petani

Salah satu kebijakan yang diusung oleh Prabowo-Gibran adalah pembebasan hutang petani. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial yang sering kali menjadi penghalang bagi petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. 

Menurut data dari Kementerian Pertanian, sekitar 30% petani di Indonesia terjebak dalam utang yang menghambat kemampuan mereka untuk membeli pupuk dan alat pertanian yang diperlukan (Kementerian Pertanian, 2023). 

Adanya program pembebasan hutang ini, diharapkan petani dapat lebih fokus pada peningkatan produksi dan pengelolaan lahan mereka.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan mengurangi beban utang, petani dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk investasi dalam pertanian, seperti pembelian bibit unggul dan penerapan teknologi pertanian modern. Hal ini sejalan dengan visi Prabowo-Gibran untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mencapai swasembada pangan.

Food Estate

Kebijakan lain yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pengembangan food estate atau lumbung pangan. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang ada, serta menciptakan kawasan pertanian yang terintegrasi dan efisien. 

Salah satu contoh nyata dari program ini adalah pembangunan food estate di Merauke, Papua, yang direncanakan akan mencakup area seluas 1,5 juta hektare (BPKP, 2024).

Food estate diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan nasional secara signifikan. Dengan memanfaatkan teknologi modern dan metode pertanian yang efisien, seperti irigasi yang baik dan penggunaan pupuk yang tepat, produksi padi, jagung, dan kedelai dapat ditingkatkan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun