KKN Tematik UPI 2021: Fasilitas Timpang Menjadi Penyebab Literasi Digital Kurang Berdaya

Menurut Pak Nasdian, salah satu dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan bahwa salah satu prasyarat pembangunan desa jika menggunakan literasi digital adalah apakah desa tersebut telah memiliki akses dengan internet. 

Jika desa tersebut belum memiliki akses internet, maka akan sulit sebuah desa menerapkan konsep literasi digital. Hadirnya literasi digital merupakan salah satu solusi pembangunan desa dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Menurut Kemlu RI, MEA dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman degan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemisikinan serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. 

Konsep literasi digital dalam pembangunan desa merupakan sebuah keharusan. Era perdagangan global membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas antar negara.

Saat ini Sebagai negara kepulauan dengan kategori negara berkembang indonesia masih memiliki  kendala besar dalam pelaksanaan literasi digital. Tidak semua golongan ekonomi masyarakat mampu menyediakan fasilitas penunjang literasi digital dan tidak semua masyarakat hidup di daerah yang memiliki akses internet dan televisi. 

Dengan fakta tersebut membuktikan bahwa gerakan literasi digital bukan tidak mungkin hanya saja akan sangat sulit untuk bisa berjalan dengan optimal di indonesia, perlu effort lebih dari pemerintah dalam menggaungkan gerakan ini.

Gambar salah satu lokasi terdalam (sinarmerdeka.id)

FASILITAS PENUNJANG BELUM MEMADAI

Dengan luas daratan kurang lebih 1.919.440 km yang terpisah-pisah oleh lautan, pemerintah hingga saat ini masih kesulitan untuk melakukan pemerataan dalam berbagai sektor termasuk pengadaan fasilitas penunjang kegitatan literasi digital. Hanya kota-kota besar dan daerah yang berdekatan dengan kota saja yang bisa mengikuti gerakan literasi digital. 

Bahkan mirisnya ketika kini negara banyak memberikan bantuan melalui media digital, ada sebagian daerah yang kesulitan untuk mengakses bantuan tersebut akibat ketiadaan fasilitas sehingga tak jarang orang-orang yang layak mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan haknya karena kendala tersebut.