Keputusan PSSI menggelar Kongres Biasa di Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Oktober mendatang, ternyata kemauan PSSI sendiri, yang tidak membicarakan dengan Kelompok 85 (K-85). Kelompok yang berisikan mayoritas pemegang suara (voters). Perilaku lama yang terus dibawa menandakan bahwa memang Pengurus PSSI masih enggan mereformasi dirinya keperubahan Total sepakbola Indonesia.
Entah maksudnya apa, namun menilik pengalaman yang sudah sudah mereka memiliki agenda tersembunyi, tentu menguntungkan kemauan mereka mempertahankan posisi lama, dengan memutar lagu lama, yang jelas jelas telah menghasilkan kerusakan sepakbola secara menyeluruh.
Perilaku yang tidak menghasilkan prestasi dan mempurukkan persepakbolaan Nasional, itu sudah menjadi keniscayaan sejarah, terbukti mandegnya prestasi dan turunnya peringkat FIFA.
Oleh sebab itulah Kelompok 85 memperingatkan, agar tidak melakukan gerakan gerakan tersembunyi, yang naga naganya akan menghasilkan kegagalan perbaikan sepakbola nasional, apalagi tekad membenahi secara total [erse[akbolaan Nasional.
Kelompok 85 dengan tegas mengeluarkan pernyataan yang isinya antara lain mendesak PSSI agar mengikuti saran pemerintah dalam hal ini Menpora yang menyarankan digelar di Yogyakarta, apalagi Menpora memiliki maksud, agar kebangkitan sepakbola dimulai dari titik awal, dimana Yogyakarta adalah tempat berdirinya PSSI dimasa lalu.
Agar KLB yang akan digelar tetap ada didalam koridor perombakan Total persepakbolaan Nasional, Yogya karta sebagai spirit dan pengingat bagi seluruh Anggota PSSI untuk beranjak dari awal, menyusun seluruhnya dari titik nol, sesuai dengan cita cita dan tujuan sebenarnya PSSI didirikan.
Juru bicara K-85, GH. Sutejo dalam pernyataannya kepada wartawan di Swiss Bel Hotel, Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/9) mengingatkan bahwa saat berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB) beberapa waktu lalu di Ancol, Jakarta, hanya diputuskan mengenai tanggal pelaksanaan Kongres Pemilihan, yaitu 17 Oktober 2016. “Tidak ada keputusan tempat kongres,” jelas Sutejo, yang juga ketua Asosiasi Pelatih Seluruh Indonesia (APSI).
Keputusan lokasi Konggress di Makasar hanya diputuskan oleh Executie Committe (Exco) PSSI, namun . Tapi keputusan itu, tidak melibatkan Kelompok 85 yang notabene sebagai mayoritas pemilik suara. yang seharusnya dimintakan pendapat dan usulannya. Padahal, ketika akan menggelar KLB, PSSI mengajak diskusi dan meminta masukan K-85.
Hal hal seperti inilah yang seringkali terjadi, memanipulasi setiap keputusan yang fokusnya hanya untuk memuaskan kepentingan sendiri dan mengamankan kepentingan sendiri dan golongannya, kebiasaan lama yang harus dikikis habis, karena PSSI bukanlah milik sekelompok orang saja/pengurus, namun sejatinya milik seluruh Anggota PSSI, sehingga tidak ada satu kelompokpun yang merasa menguasai penuh kendali PSSI.
Sederhana namun ini penting untuk dicamkan, dan diperingatkan secara keras, bahwa bukan hanya Kelompok 85 saja namun Pemerintah juga konsen akan terjadinya perombakan total sepakbola nasional, dan jaminan kepada Pemerintah, belajar mematuhi aturan dan hukum yang berlaku di negeri sendiri, tanpa ada alasan intervensi.
Bagaimana disebut intervensi, kalau kelompok 85, sebagai mayoritas saja ditinggalkan, tentu Pemerintah akan melakukan teguran, hingga bisa terulang pembekuan yang terpicu oleh ulah kelompok kecil didalam PSSI.
