Agaknya keinginan SBY dan Partai Demokrat bisa berunding satu meja dengan PDIP mengalami penolakan, yang dengan tegas PDIP melalui Sekjen PDIP Cahyo Kumolo, mendudukkan posisi PDIP yang sekarang ini, dengan kondisi Partai Demokrat yang masih belum jelas arah dan tujuannya.
Cahyo Kumolo menegaskan kembali, bahwa posisi PDIP sekarang ini sudah memutuskan Jokowi sebagai Capres yang udah tidak bisa di utak atik lagi, sementara Partai Demokrat masih menjalani banyak tahapan dari Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang belum jelas pemenangnya.
Apalagi masih ada beberapa tahap proses pengambilan keputusan yang dilansir sendiri oleh SBY, tentu merupakan indikasi bahwa Partai Demokrat sendiri, belum siap untuk melakukan negosiasi dan pembicaraan apapun sehubungan dengan PilPres mendatang.
Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo angkat bicara soal ajakan SBY berkomunikasi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Cahyo Kumolo, "Apa yang disampaikan oleh Bapak SBY tersebut tentunya kami tangkap sebagai penjajakan kerjasama terkait dengan Pilpres. Posisi politik PDI Perjuangan menghormati terhadap proses konvensi capres yang saat ini masih berlangsung di PD. Konvensi tersebut tentunya dimaksudkan untuk mencari figur terbaik dari PD yang akan dicalonkan sebagai capres," kata Tjahjo dalam siaran pers, Senin (28/4/2014).
PDIP menegaskan saat ini sudah menetapkan Jokowi sebagai capres. PDIP mendorong penguatan spirit gotong royong dalam kepemimpinan nasional ke depan. Tentu dialog kebangsaan seperti yang diusulkan SBY sangat menarik.
PDIP akan terus mendesakkan Gagasan, bagaimana membentuk pemerintahan presidensial yang efektif untuk melaksanakan agenda kerakyatan, harus didialogkan dengan sesama pemimpin negeri ini. Lebih-lebih terkait dengan upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian, tentunya hanya bisa dijalankan dengan dukungan DPR RI dan gotong royong.
Terlepas dari hitung2an politik, tentu dari jawaban tersebut sudah bisa diketahui kemana arahnya, bahwa PDIP tidak tertarik dengan negosiasi penguatan kekuasaan dan membagi bagi kekuasaan, bahkan menekankan diberlakukannya Pemerintahan presidensiil yang konsekwen, tentu harus di usung bersama sama oleh seluruh kekuatan, dengan mendukung dan menghilangkan hambatan serta penentangannya.
Malah PDIP lebih serius menangani datangnya dukungan PPP yang akan dibawa oleh Hamzah Haz yang secara tradisional dekat dengan Megawati dan PDIP, sementara SDA kini hanya tinggal menunggu keputusan PPP, kemana PPP akan bergabung.
PPP dan PKB merupakan Partai yang konstituennya adalah kaum Nahdliyin dibawah Ormas NU yang memang secara tradisional memiliki kesamaan dan berhimpitan berada dibawah garis kemiskinan. Secara logika politik sederhana PPP dan PKB akan dengan mudah mampu menyesuaikan diri, dengan kesamaan pandangan dan tujuan mensejahterakan wong cilik.
PDIP merupakan Partai Nasionalis yang Agamis, dan PPP serta PKB adalah Partai Agamis yang nasionalis. keduanya memang melengkapi membentuk mozaik Bangsa Indonesia .
