Hubungan yang erat antara Indonesia dan AS mulai terlihat sejak tahun 2010 dimana diratifikasikannya naskah “Deklarasi Bersama Kemitraan Komprehensif antara Republik Indonesia dan AS” yang mencakup tiga pilar utama fokus dari kemitraan Indonesia dan AS dengan politik dan keamanan di posisi utama, dilanjutkan dengan ekonomi dan pembangunan serta sosial budaya dan IPTEK. Baik Indonesia maupun AS memiliki kepentingan yang sama dalam bidang keamanan, dan menjadikan bidang tersebut sebagai pilar kerjasama maupun politik luar negeri Indonesia dan AS terhadap sesamanya.
Dalam memposisikan kerjasama keamanan sebagai fokus utama, Indonesia dan AS memusatkan kerjasama keamanannya dalam bidang maritim, terutama dalam wilayah Indo-Pasifik. Mengutip dari Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, AS berkomitmen mendukung Indonesia dalam mempertahankan dirinya dalam menghadapi Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan. Berdasarkan pernyataan AS tersebut, dapat terlihat motif politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang juga bermitra dengan Cina.
Indonesia mendekatkan diri dengan AS untuk mendapatkan ruang gerak yang aman bagi keamanan Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan Cina dengan menggunakan hubungannya dengan AS sebagai tiang sekuritasnya dan keamanannya jika mendapatkan ancaman dalam kerjasamanya bersama Cina.
Selain dari itu, dilansir melalui CNBC Indonesia, poros politik luar negeri Indonesia terhadap AS dalam bidang keamanan dipertegas dalam pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Joe Biden pada November 2023 lalu. Melalui pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara merencanakan kerjasama keamanan dalam bidang siber, maritim dan pertahanan untuk melawan ancaman aktor-aktor negara maupun negara seperti kelompok ekstrimis, kekerasan dan terorisme yang berusaha merusak keamanan kolektif Indonesia maupun AS.
Perbandingan Antara Kebijakan Terhadap AS dan Cina, Bagaimana Implikasinya terhadap Indonesia?
Dalam konteks hubungan antara AS dan Cina, keduanya menerapkan pendekatan yang berbeda dalam kebijakan politik, ekonomi, keamanan, dan diplomasi global. AS cenderung terbagi antara pendekatan ‘engagement’ yang mencakup kerja sama ekonomi dan politik, serta ‘containment’ yang bertujuan untuk membatasi pengaruh Cina. Di sisi lain, Cina menggunakan diplomasi ‘charm offensive’ untuk memperluas pengaruhnya secara global, sambil berusaha mempertahankan kedaulatan dan otonomi luar negerinya.
Dalam aspek ekonomi, AS mendorong reformasi ekonomi di Cina dan berupaya membawa negara tersebut ke dalam struktur perdagangan global seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), tetapi juga mengambil langkah-langkah proteksionis dalam menanggapi ketidakseimbangan perdagangan. Sementara itu, Cina menerima manfaat dari perdagangan global dan keanggotaannya dalam organisasi internasional, sambil juga melindungi kepentingan ekonominya sendiri.
Secara keamanan, AS mempertahankan kehadiran militer di Asia-Pasifik dan mendukung sekutu-sekutunya dalam menghadapi peran militer Cina yang semakin dominan, sementara Cina mengembangkan kemampuan militer yang lebih canggih dan meningkatkan kehadiran militer di wilayah tersebut.
Dalam diplomasi dan pengaruh global, AS mempertahankan peran dominannya meskipun harus berhadapan dengan tantangan dari Cina, yang secara aktif meningkatkan kehadiran diplomatik dan pengaruhnya di berbagai forum internasional.
Di bawah pemerintahan Joko Widodo, Indonesia cenderung memperkuat hubungan dengan Cina melalui kerja sama ekonomi dan diplomasi yang intensif. Hal ini tercermin dalam upaya menjaga hubungan baik dengan Cina dalam berbagai proyek infrastruktur dan investasi. Meskipun Indonesia memperkuat kemitraan dengan Cina, tetapi tetap berusaha menjaga kemandiriannya dalam politik luar negeri dengan mempertahankan sikap netral dan aktif dalam diplomasi regional serta global.
Implikasi dari hubungan Cina-AS dalam politik internasional kontemporer sangatlah besar. Perubahan paradigma dan perilaku Cina dalam hubungannya dengan AS menggarisbawahi pentingnya memahami dinamika global yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor eksternal seperti globalisasi dan regionalisme mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina. Selain itu, pergeseran dalam pemaknaan konsep-konsep kunci seperti nasionalisme dan kedaulatan oleh Cina juga memiliki dampak signifikan. Keseluruhan, implikasi ini menuntut analisis holistik untuk mengantisipasi konsekuensi politik, ekonomi, dan keamanan yang mungkin timbul dari hubungan antara dua kekuatan besar ini.
