Kemiskinan dan Konsep Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

Kemiskinan merupakan masalah yang paling mendesak didunia, bahkan di negara kita Indonesia. Walaupun Indonesia sudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, kemiskinan tetap menjadi masalah besar dan tantangan berat yang harus dihadapi. Sedangkan konsep ekonomi kerakyatan adalah solusi yang diusulkan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

   Kemiskinan di Indonesia adalah masalah kompleks dan kita bisa melihatnya dari beberapa indikator. seperti tingkat pendapatan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, sekitar 9,22% dari total penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Meski angka kemiskinan dari total penduduk Indonesia terus menurun tiap tahunnya, tetapi masih banyak sekali, bahkan jutaan warga Indonesia hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar, seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Namun, kenyataan menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara kelompok kaya dan miskin.

   Begitu banyak faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia, seperti :

• Ketimpangan Ekonomi: Tingginya ketimpangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin di Indonesia. Menurut laporan Oxfam, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai hampir setengah dari total kekayaan nasional.
• Pengangguran dan Pekerjaan Tidak Layak: Tingkat pengangguran yang begitu tinggi, dan banyaknya pekerjaan informal dengan upah rendah juga menjadi penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Bahkan banyak sekali perkerja yang tidak mempunyai perlindungan sosial dan jaminan perkerjaan yang layak, mengingat tentang susahnya syarat yang dibutuhkan untuk mencari perkerjaan juga membuat angka pengangguran di Indonesia menjadi semakin tinggi. Bahkan lebih mudah mencari perkerjaan di luar negri daripada mencari perkerjaan yang tidak layak di Indonesia.
• Ketimpangan Regional: Pembangunan yang tidak merata antara daerah kota dan desa menjadi salah satu penyebab ketimpangan ekonomi yang signifikan. Daerah-daerah terpencil di indonesia sering kali tertinggal dalam hal infrastruktur dan akses ke peluang ekonomi.
• Akses Terbatas ke Pendidikan dan Kesehatan: Sangat banyak masyarakat miskin yang tidak mempunyai akses yang memadai ke layanan pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut menjadi hambatan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup agar  bisa keluar dari kemiskinan.
• Kebijakan Pemerintah yang Tidak Efektif: Kebijakan yang tidak tepat sasaran atau dalam mengentaskan kemiskinan dapat memperburuk situasi. Contohnya program bantuan tunai yang seharusnya diberikan kepada keluarga miskin, tetapi dalam praktiknya sering kali jatuh ke tangan yang tidak berhak. Hal ini bisa terjadi karena data penerima bantuan yang tidak akurat atau adanya korupsi dalam penyaluran bantuan1.
• Lingkungan: Bencana alam dan perubahan iklim yang mengakibatkan rusaknya sumber daya alam dan mata pencaharian sehingga warga menjadi miskin.

   Kemiskinan berdampak pada banyak hal, seperti peningkatan angka kriminalitas, masalah kesehatan mental, dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, upaya untuk menghapus kemiskinan harus melibatkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

   Konsep ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai pusat atau fokus utama dari pembangunan ekonomi, tujuan dari konsep ini adalah untuk mensejahterakan rakyat secara berkelanjutan. Ekonomi kerakyatan menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui berbagai cara. Konsep ekonomi kerakyatan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, seringkali diajukan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di indonesia. Konsep ini menekankan pada pentingnya peran negara dalam mengatur perekonomian, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses produksi. Dalam konteks mengatasi kemiskinan, ekonomi kerakyatan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Kerakyatan

1. Keadilan Sosial: Ekonomi kerakyatan berusaha untuk meminimalisir kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memastikan distribusi sumber daya yang adil untuk masnyarakat.
2. Kemandirian Ekonomi: Mendorong masyarakat untuk mandiri secara ekonomi melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta koperasi.
3. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
4. Keberlanjutan: Mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Implementasi Ekonomi Kerakyatan

Implementasi ekonomi kerakyatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

1. Pengembangan UKM dan Koperasi: Memberikan dukungan kepada UKM dan koperasi melalui akses ke modal, pelatihan, dan pasar. UKM dan koperasi memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat1.
2. Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat melalui program pendidikan dan pelatihan yang relevan. Pendidikan yang baik akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat2.
3. Akses ke Layanan Keuangan: Memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan, seperti kredit mikro dan asuransi. Akses ke layanan keuangan akan membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan3.
4. Pembangunan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti jalan, pasar, dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas masyarakat4.
5. Kebijakan Pemerintah: Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung ekonomi kerakyatan, seperti subsidi untuk sektor pertanian dan perlindungan terhadap produk lokal. Kebijakan yang tepat akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi kerakyatan.

Dampak Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan dapat berakibat positif ataupun negatif. Berikut dampak positif yang dari ekonomi kerakyatan:

• Peningkatan Kesejahteraan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lowongan pekerjaan dan meningkatkan gaji.

1. Pengurangan Kesenjangan: Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan cara memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
3. Keberlanjutan: Mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Namun, implementasi ekonomi kerakyatan di Indonesia masih jauh dari sempurna. Sejumlah tantangan menghadang, seperti:

• Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, dapat menghambat implementasi ekonomi kerakyatan.

1. Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah: Ketergantungan yang berlebihan pada bantuan pemerintah dapat mengurangi kemandirian masyarakat.
2. Persaingan Global: Persaingan dengan produk dan perusahaan global dapat menjadi tantangan bagi UKM dan koperasi lokal.