Orde Baru adalah era pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Selama masa ini, media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk citra pemerintah dan masyarakat, serta dalam menyebarkan ideologi Orde Baru. Namun, media pada masa itu juga terkenal karena adanya sensor dan kendali ketat dari pemerintah.
Media massa pada masa Orde Baru di Indonesia dapat dilihat dalam dua aspek utama, yaitu media cetak dan media penyiaran. Dalam media cetak, pemerintah mendirikan Badan Koordinasi Pers dan Penyiaran (BKP3) pada tahun 1975, yang bertujuan mengendalikan isi berita yang diterbitkan oleh surat kabar dan majalah. Dengan demikian, banyak media cetak hanya mampu menyajikan informasi yang sesuai dengan narasi pemerintah. Namun, hal ini juga menciptakan sejumlah media yang bersifat oposisi terhadap pemerintah, seperti Tabloid Tempo yang berusaha menyuarakan pandangan kritis.
Di sisi lain, media penyiaran juga tunduk pada kendali pemerintah. Televisi Republik Indonesia (TVRI) adalah satu-satunya stasiun televisi di Indonesia pada masa Orde Baru. Hal ini membuat pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan isi program televisi. Sebagian besar program televisi juga digunakan untuk mendukung propaganda politik Orde Baru. Walaupun ada media penyiaran swasta seperti RCTI dan SCTV, pemerintah juga mengendalikan dan mengatur program-program mereka secara ketat.
Selain itu, pemerintah Orde Baru juga memantau konten media asing yang masuk ke Indonesia. Buku, film, dan majalah dari luar negeri harus melewati sensor pemerintah, yang seringkali mengakibatkan pemotongan atau penyensoran konten yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi Orde Baru.
Meskipun media di bawah Orde Baru seringkali dilihat sebagai alat propaganda pemerintah, terdapat beberapa keuntungan yang bisa diidentifikasi. Pertama, era ini menyaksikan perkembangan industri media di Indonesia. Banyak perusahaan media dan penerbitan didirikan selama Orde Baru, dan ini membuka lapangan pekerjaan serta menggerakkan ekonomi. Kedua, pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses ke pendidikan melalui media. Program-program seperti "Belajar Bersama TV" memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
Namun, potret media dalam Orde Baru juga mencerminkan ketidakbebasan pers dan ketidakseimbangan informasi. Pengendalian yang ketat atas isi media dan sensor yang kuat membuat media tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dengan efektif. Informasi yang bersifat kritis terhadap pemerintah sering kali dibungkam, dan hal ini merugikan masyarakat yang kehilangan akses ke berita dan perspektif yang beragam.
Pada tahun 1998, rezim Orde Baru runtuh akibat tekanan dari gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menuntut reformasi. Salah satu hasil reformasi adalah kebebasan pers yang lebih besar, di mana media dapat menjalankan peran kritis mereka dengan lebih bebas. Era ini menyaksikan perkembangan media yang signifikan, termasuk lahirnya media daring dan banyaknya stasiun televisi swasta. Kebebasan media adalah salah satu nilai penting dalam demokrasi, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang beragam dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan politik.
Secara keseluruhan, potret media dalam Orde Baru di Indonesia mencerminkan kendali pemerintah yang kuat dan ketidakbebasan pers yang berdampak pada keragaman informasi. Meskipun ada beberapa manfaat ekonomi dan pendidikan yang dihasilkan selama era tersebut, kebebasan media merupakan nilai yang sangat penting dalam memastikan masyarakat memiliki akses ke informasi yang beragam dan dapat menjalankan peran pengawasan terhadap pemerintah dengan efektif.
