Catatan untuk Adian Napitupulu

Kekurangan Prabowo adalah belum pernah menjadi Gubernur seperti Ganjar. Harus banget, ya?

Apakah Prabowo dan Anies yang tidak pernah menjadi anggota DPR dan Gubernur ini tidak layak menjadi presiden Indonesia? Tentu saja bisa, sejarah sudah mencatat hampir semua Presiden RI tidak berasal dari paket lengkap sebagaimana omongan Adian. 

Kita jangan sampai terjebak dalam kriteria ngawur yang dilayangkan Adian itu. 

Jokowi adalah presiden dengan perpaduan antara pengusaha dan eksekutif; ia pernah menjadi Walikota Solo dua periode dan Gubernur Jakarta sebelumnya akhirnya terpilih pada Pilpres 2014. 

Apakah Jokowi tidak layak? Dia baik-baik saja sebagai seorang Presiden, malah terpilih dua kali sebagai orang nomor satu di Republik. Apakah Adian berani mengatakan Jokowi bukan paket lengkap?

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah seorang militer yang kemudian menjadi Menteri di pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Sukarnoputri sebelum akhirnya menjadi Presiden pada Pilpres 2004 dan terpilih kembali pada Pilpres 2009. 

Megawati Sukarnoputri menjadi Presiden RI sebelum SBY berkuasa. Putri Bung Karno ini tidak pernah menjadi Walikota atau Gubernur sebelumnya. Ia pernah menjadi anggota DPR RI pada era Orde Baru. Takdir mengantarnya menjadi orang nomor dua dan nomor satu di negeri ini. 

Menariknya, Megawati sekarang bergelar Profesor-Doktor, meskipun keduanya merupakan honoris causa, tetapi membuktikan kepada kita bahwa untuk menjadi seorang intelektual bergelar tak harus sekolah tinggi-tinggi sama seperti untuk menjadi Presiden tak harus pernah menjadi anggota DPR dan Gubernur. 

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak pernah menjadi anggota DPR ataupun duduk di lembaga eksekutif, beliau merupakan seorang aktivis dan ulama yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama serta pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. 

Walaupun pada pemilu 1999 PDI Perjuangan adalah partai pemenang Pemilu dengan raihan suara terbanyak, sejarah menempatkan Gus Dur sebagai Presiden RI menggantikan Habibie. 

Tentu saja kita tidak boleh mengabaikan proses politik di DPR yang sangat dinamis.