Mungkin Tiki Taka kita kenal sebagai pola permainan dalam sepak bola yang di peragakan oleh Klub Barcelona. Tapi saya ingin memberi judul tulisan ini untuk mengamati pergerakan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi persoalan yang telah menahun dan kronis di Ibukota Negara ini. Belum ada 1 bulan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, tetapi pergerakan beliau untuk mengatasi permasalahan yang menumpuk begitu lincah dan sistematis untuk di ikuti.
Sumber ; www.andi-kheydot.blogspot.com
1. Banjir. Permasalahan banjir selalu menghantui warga Ibukota bila musim hujan sudah di ambang pintu. Begitu komplek masalah banjir ini hingga yang terlibat untuk mengatasi permasalah ini tidak hanya Pemprov DKI Jakarta saja. Provinsi Jawa Barat dan juga Pemerintah Pusat dalam hal ini kementrian Pekerjaan Umum. Dengan sangat lincah dan tanpa embel embel gengsi sebagai Kepala Daerah Ibukota Negara, Jokowi mendatangi Gubernur Jawa barat untuk bekerja sama membangun waduk di daerah Ciawi dengan tujuan mengurangi aliran air ke sungai Ciliwung yang menjadi langganan Banjir. Sungai Ciliwung yang dalam pengelolaannya adalah milik Pemerintah Pusat juga di sambangi oleh Jokowi untuk mensinergikan program normalisasi sungai Ciliwung. Pembangunan waduk di Ciawi yang telah ada dalam rencana tanpa realisasi selama lebih dari 10 tahun lalu akan mengurangi beban sungai Ciliwung secara signifikan. Kabarnya rencana ini langsung di eksekusi oleh Jokowi pada awal 2013 dikarenakan APBD 2012 tidak menganggarkan ini. Langkah yang sangat sistematis untuk mengurangi banjir di Jakarta jika pembangunan waduk di Ciawi ini terealisasi.
2. Birokrasi. Sudah jamak dan menjadi rahasia umum bahwa birokrasi di pemerintahan sangatlah lamban dan semau gue. Bukan menjadi pelayan masyarakan tetapi malah menjadi penguasa dengan menyulitkan masyarakat. Sidak Jokowi di beberapa kelurahan dan kecamatan memberikan efek kejut untuk birokrasi dan mengembalikan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Efek yang sudah mulai terlihat dalam jangka pendek (umpan pendek) dari kebijakan Jokowi. Satpol PP sebagai penegak aturan Pemda pun di preteli pentuangannya dan di perintahkan untuk menggunakan pendekatan persuasif.
3. Kemacetan. Problem semua kota besar adalah kemacetan yang membikin stress dan juga menyebalkan. Pertumbuhan penjualan kendaraan roda 4 maupun roda 2 tidak bisa di redam selama tidak adanya angkutan umum yang murah dan nyaman serta aman. Angkutan perkotaan yang ada di Jakarta sangatlah buruk dan tidak nyaman serta tidak memberikan rasa aman untuk penumpangnya. Bus yang sudah tidak layak dan juga supir yang ugal-ugalan menjadi permasalah klasik transportasi di Jakarta. Program Peremajaan dan pengaturan trayek untuk angkutan perkotaan sedikit banyak akan mengurangi permasalah transportasi dan lingkungan. Dengan sopir yang di gaji dan tidak memberlakukan sistem setoran akan membuat sopir lebih nyaman dalam menjalankan bus. Rencana ini terealisasi pada 2013 sesuai dengan APBD 2013 yang di susun bersama Basuki sebagai Wakil Gubernur.
4. Pemukiman Padat dan Kumuh. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara menjadikan magnet bagi pendatang untuk mengadu nasib. Banyak pendatang yang tanpa ketrampilan datang mencari rejeki. Pemukiman kumuh tidak dapat terhindarkan sebagai effek dari urbanisasi tanpa kontrol. Penataan dan normalisasi di sungai yang di penuhi oleh pemukiman padat dan kumuh, mengharuskan Jokowi melibatkan Pemprov DKI dan juga3 Kementrian Perumahan Rakyat. Kemenpera pun setuju dengan melibatkan Kementrian PU dengan program Jokowi membuat kampung susun untuk mengatasi pemukiman kumuh ini. Normalisasi sungai dan penataan kampung kumuh dan padat ini di realisasikan pada APBD 2013.
5. Revitalisasi Pasar Tradisional. Jokowi terkenal akan keberpihakannya pada pedagang pasar tradisonal dan juga pedagang kaki lima. Banyaknya pendatang menimbulkan banyaknya pedagang kaki lima yang tidak tertata dan bahkan di beberapa tempat membuat jalanan umum menjadi macet. Pembangunan dan penataan pedagang kaki lima akan dapat mengurangi kemacetan dan juga memberikan ruang bagi pedagang kaki lima untuk berdagang secara resmi. Selain kurangnya kemacetan di beberapa titik, ini akan memberikan pendapatan bagi DKI Jakarta dari restribusi pasar. 6. Penaatan Anggaran. Sudah bukan rahasia lagi jika APBD DKI Jakarta adalah yang terbesar seluruh Indonesia. Sebagai pusat perekonomian yang menguasai hampir 60% perputaran uang di Indonesia, DKI Jakarta menghasilkan pendapatan daerah hingga 44 Trilyun per tahun. Anggaran yang besar tanpa rencana kerja yang bagus dan sistematis akan menghasilkan kebocoran dan juga penyalahgunaan. Tingkat penyerapan anggaran yang rendah di APBD DKI menghasilkan pembangunan Infrastruktur dan pelayanan publik terhambat. Jokowi dan Basuki memberikan focus pada peremajaan transportasi, penambahan jumlah armada busway, pembangunan Kampung Susun, pembangunan waduk Ciawi, normalisasi sungai, pembangunan ruang terbuka hijau akan membuat kontrol anggaran menjadi ketat karena program pembangunan jelas dan tidak tercecer pada banyak kegiatan. Begitu kompleks permasalah yang terjadi di DKI Jakarta, sehingga melibatkan berbagai elemen pemerintahan baik daerah sekitar Jakarta dan Pemerintah Pusat serta Masyarakat. Berbagai langkah koordinasi dan juga gebrakan sudah di lakukan oleh Jokowi dan Basuki dalam 3 minggu yang singkat ini. Semoga masyarakat DKI Jakarta dapat mengawal, mengawasi tidak hanya di Pemerintah DKI Jakarta, tetapi juga mengawasi DPRD DKI Jakarta karena Pemerintah Provonsi tidak dapat berjalan sendiri tanpa persetujuan DPRD dan juga peran Pemerintah Pusat. Selamat menikmati permainan Tiki Taka ala Jokowi untuk Jakarta Baru.
