“JANGAN REMEHKAN KEHENDAK MASSA”
Oleh: Budi Wardoyo
Jika massa berhendak untuk melakukan tindakan politik radikal, sementara pimpinan-pimpinannya justru melarang, maka tak ada pilihan buat kita (kaum progressif yang percaya pada gerakan massa), untuk memberikan kepemimpinan pada massa ini, sekalipun kita masih kecil dan harus berhadapan dengan pimpinan massa yang pengecut ini.
Itu yang kita lakukan di KBN Cakung pada hari Jumat (3/12), ketika semua serikat besar tidak mau memimpin massa yang hendak melakukan pemogokan menuntut UMP DKI 2011 sebesar Rp 1.401.829, dan menolak Pergub DKI yang hanya Rp 1.290.000. Bukan hanya tidak mendung, pimpinan-pimpinan serikat buruh ini, malah melarang anggotanya untuk ikut pemogokan kawasan, menjaga pabrik (persis kemanan pabrik) agar kawan-kawan buruhnya tidak bisa ikut pemogokan, dan menyuruh anggotanya yang sedang ikut aksi untuk kembali bekerja (persis seperti personalia).
Yang terjadi kemudian, massa jutru mengikuti serua pemogokan massal, pemogokan kawasan. Yel-yel " Tutup KBN, Hentikan Produksi" menggema sepanjang jalan di KBN, dan pimpinan2 serikat besar yang pengecut ini, malah dilawan oleh anggotanya sendiri, diabaikan, kehilangan legitimasinya secara telak.
FBLP-PPBI (dengan dukungan organisasi perempuan "Perempuan Mahardhika" dan Organisasi Mahasiswa "Pembebasan" serta dukungan PPRM) sebagai satu-satunya kelompok yang telah memulai mimbar bebas dari jam 05.00 di pintu belakang KBN Cakung, awalnya tak mendapatkan respon yang cukup berarti dari massa buruh (yang masih ragu, apakah hari ini akan mogok lagi atau tidak, kerena telah terjadi peyimpangan informasi yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan serikat buruh besar di KBN, yang mengatakan tidak ada mogok, dan di banyak pabrik, dikatakan aksipun tidak ada hari ini)
Padahal setelah pemogokan kawasan pertama (25/11), telah terjadi kesepakatan untuk melakukan pemogokan lagi, jika Gubernur DKI Jakarta, belum memenuhi tuntutan UMP DKI tahun 2011 sebesar Rp 1.401.829, dan akhirnya disepakati pemogokan berikutnya adalah tanggal 2 desember 2010 (walaupun pemberitahuan ke pihak aparat kepolisian, pemogokannya dilakukan selama tiga hari, yakni tanggal 1, 2 dan 3 desember), namun beberapa pimpinan serikat buruh besar yang tergabung dalam Forum Buruh DKI melakukan kesepakatan dengan pihak kepolisian untuk memundurkan aksi pemogokan ini menjadi tanggal 3 desember 2010, karena pihak Polda Metro Jaya akan mengupayakan pertemuan antara Pemda DKI dan Forum Buruh DKI , dan kesepatan ini tidak diketahui oleh beberapa serikat lainnya yang sama-sama tergabung dalam Forum Buruh DKI.
Dalam rapat Forum Buruh DKI di LBH Jakarta pada tanggal 1 Desember 2010, pasca konferensi pers, disepakati dengan bulat, bahwa pemogokan kawasan tanggal 3 Desember 2010 tetap akan dilakukan, dengan pembagian tugas, kawan dari FSPMI akan menyediakan mobil komando (seperti yang digunakan pada tanggal 25 November 2010), dan setelah dikonfirmasikan oleh kawan SPMI ke orang yang menyewakan mobil dan sound ini, dilaporkan bisa digunakan, asal ada dana untuk menyewanya.
Sementara kawan dari PPBI, ditugaskan untuk membuat selebaran seruan mogok aksi 3 desember 2010, yang akan dibagikan pada sore hari tanggal 2 Desember 2010 di KBN Cakung, sejumlah 50 Rim atau 50 ribu selebaran.
Namun sekali lagi, tanpa pemberitahuan ke semua anggota Forum Buruh DKI, beberapa pimpinan serikat buruh Forum Buruh DKI ada agenda untuk ketemu dengan pihak Pemda DKI pada tanggal 2 desember, sore hari. (SBTPI mengetahui pertemuan ini setelah menelpon pimpinan FSBI berkaitan ttg persiapan mogok tanggal 3 Desember, yang dalam percakapan via telp itu, baru diketahui kalau FSBI bersama dengan SBSI 92, SPN, SPMI, SPSI LEM, ASPEK Indonesia akan bertemu dengan Asisten Gubernur, pada sore hari tersebut) Setelah itu, SBTPI menelpon PPBI untuk ikut serta dalam pertemuan itu
Dalam pertemuan dengan Asisten Gubernur Bidang Ekonomi (Kalau tidak salah), yang difasilitasi oleh Polda Metro Jaya (rupanya pertemuan ini adalah pertemuan yang dijanjikan sebelumnya) Asisten Gubernur hanya bisa menjanjikan akan memberitahu Gubernur soal pertemuan hari itu, dimana beberapa serikat buruh seperti SPN, SPSI LEM menuntut agar ada pertemuan langsung dengan Gubernur untuk membicarakan persoalan UMP DKI 2011, dan meminta agar ada jawal pasti, namun Asisten Gubernur tak bisa menjanjikan secara pasti waktunya. Sementara beberapa serikat seperti SBTPI dan PPBI berpendapat bahwa bukan pertemuan dengan Gubernur yang menjadi point pentingnya, melainkan sikap Gubernur untuk segera menetapkan UMP DKI 2011 sebesar Rp 1.401.829.