Kawana Pandir
Pesta demokrasi sebentar lagi akan digelar. Para calon dengan jargon politik masing-masing bermunculan bak jamur di musim hujan. Selain hanya sekedar siklus pergantian pejabat, pesta demokrasi sebenarnya lebih dimaknai sebagai momentum untuk memilih pejabat pemerintah yang baru demi terwujudnya hak rakyat yang masih terbelenggu. Sayangnya maksud tersebuts sejauh ini masih belum terwujud.
Pemilu sebagai salah satu bukti dianutnya sistem demokrasi tidak pernah menemukan bentuknya secara menyeluruh. Sebab yang diterapkan sejauh ini adalah demokrasi model Walter Lippman, seorang teoritisi demokrasi liberal Amerika. Dalam demokrasi progresifnya, ia memandang bahwa demokrasi akan berfungsi dengan baik dalam sebuah negara apabila terdapat kelas – kelas masyarakat. Yang pertama ialah kelas yang memegang peran aktif dalam menjalankan hubungan – hubungan umum. Kelas pertama ini adalah mereka yang memegang peranan utama dalam menjalankan roda – roda pemerintahan seperti menganalisa, melaksanakan, mengambil keputusan, dan menjalankan segala hal di bidang politik, ekonomi, dan sistem ideologi (Chomsky, 2009:19). Sejatinya kelas masyarakat yang dimaksud oleh Lippman ini tidak lain adalah pemerintah yang dipilih setiap periode lima tahun sekali melalui pemilihan langsung yang disebut pemilu.
Sedangkan kelas masyarakat kedua ditasbihkan olehnya sebagai kawanan pandir (Chomsky, 2009: 19). Fungsi kawanan pandir hanya meminjamkan kekuatan mereka kepada salah seorang dari kelas pertama pada momentum pemilu, setelah itu ia hanya menjadi pemirsa. Disinilah kelas mayoritas masyarakat semata-mata hanya dijadikan alat kontrasepsi untuk menyalurkan hasrat atau nafsu kekuasaan para calon pejabat.
Sebenarnya model demokrasi Lippman ini tidak lain adalah oligarkimodel lama. Karena model ini melegitimasi kekuasaan hanya berada di tangan sekelompok manusia saja. Untuk mengelabuhi rakyat, model lama itu kemudian dimodifikasi menjadi demokrasi. Yang sebenarnya tidak pernah berganti wajah hanya saja dulu yang berkuasa adalah kelompok feodal, tetapi sekarang telah diganti oleh golongan borjuis.
Oligarki yang telah sedikit dimodifikasi memang lebih elastis. Rakyat biasa telah mendapatkan haknya di bidang politik (pemilu), namun pada kenyataannya borjuislah yang berkuasa. Hal ini disebabkan karena semua sektor untuk melakukan propaganda dikuasai mereka. Misalkan media massa, institusi pendidikan, wilayah keagamaan, seni dan yang tidak bisa dilepaskan yaitu capital yang membuat mereka dapat melakukan segalanya demi kursi kekuasaan.
Media massa ialah satu diantara sekian alat propaganda yang dikuasai oleh para politisi untuk membentuk cintra mereka dihadapan publik. Terbukti beberapa stasiun televisi nasional ternama seperti MNC TV, RCTI, ANTV, TV ONE, METRO TV, dan bebrapa yang lainnya telah dikuasi oleh elit-elit politik negeri ini. Hary Tanoe adalah orang yang berada dibalik MNC dan RCTI dimana kita tau bahwa dia adalah CAWAPRES yang digandeng oleh Wiranto dari partai Hanura. Sedangkan ANTV dan TV ONE dikuasai oleh Aburizal Bakrie. Dia adalah calon Presiden dari partai Golkar. Sedangkan METRO TV dimiliki oleh ketua partai NASDEM yaitu Surya Paloh. Maka tidak heran jika berita yang disiarkan oleh masing-masing stasiun TV tersebut selalu mencitrakan sisi positif dari orang-orang yang berada dibaliknya. Selain itu, tidak jarang ditayangkan bagaiana antara stasiun TV yang satu dengan yang lainnya selalu memunculkan berita-berita yang berbau negatif terhadap lawan politik orang yang berada di balik media. Hal ini merupakan bagian dari skenario kepentingan politik mereka.
Diwilayah pendidikan dilakukan misalnya dengan penulisan biografi sosok politsi tertentu. Jelas bahwasanya isi dari apa yang tertulis selalu menghadirkan sosok tersebut dari sisi yang positif. Sedangkan untuk wilayah agama terlihat misalnya seperti ungkap Gusmus dalam sebuah ceramah keagaamaannya “tuhan diajak ikut kampanye”. Agama yang menjadi landasan moral setiap orang dalam bertindak ternyata tidak berlaku bagi bebrapa kalangan politisi, justru malah dimanfaatkan untuk menggaet massa untuk memilih si calon pejabat. Sering pula terdapat penyelewengan terhadap dalil kitab suci hanya untuk memuluskan hasrat kekuasaan. Seperti yang terjadi di daerah Situbondo Jawa Timur dalam pemilihan Gubernur beberapa waktu yang lalau. Isu gender bahwa seorang perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin santer terdengar.
Seni adalah bagian yang tak terpisahkan dari kampanye kepentingan politik. Selain melaui sebuah lagu, perfileman juga dijamah. Jauh ketika masa ORBA propaganda melalui perfileman dilakukan dengan diproduksinya filem berjudu Penghianatan G30S / PKI yang disutradarai oleh Arifin C Noer. Filem ini merupaka instrumen politik Soeharto mengindoktrinasi paham anti komunis kepada bangsa Indonesia dan melegitimasi pembunuhan masal terhadap seluruh anggota dan simpatisan PKI (Herlambang, 2013:165).
Dengan beberapa istrumen propaganda diatas membuat beberapa kalangan akhirnya melenggang menuju kursi kekuasaanya. Namun setelah duduk manis, merekapun tertawa terbahak-bahak karena telah berhasil membohongi rakyat. Lagi-lagi pemilih hanya dijadikan kawanan pandir yang dicocor hingnya kemudian diseret ke TPS. Setelah itu dilepas kembali dan hidup dengan hukum rimba.
Jokowi menuju RI 1
Teka-teki siapa yang akan maju menjadi CAPRES dari PDIP akhirnya terjawab sudah. Jokowi yang selama ini marak disoroti publik diberikan mandat menjadi wakil dari partai berlambang banteng bermoncong putih untuk bersaing pada pemilu eksekutif mendatang. keputusan PDIP yang berani mencalonkan kader mudanya tentu perlu untuk diapresiasi.
Kemunculan sosok Jokowi yang dilihat memiliki kreteria pemimpin yang diharapkan rakyat dengan segera membuat dirinya menjadi sosok yang fenomenal ditengah krisis kepercayaan terhadapa pemerintah akibat maraknya praktek KKN dan sikap elit para pejabat. Jokowi yang memerankan sosok yang unik, tanggap, merakyat, dan suka belusukan mencuri prhatian media massa. Hal ini tentu menjadi katalisator meningkatnya elektabilitas jokowi di hadapan pulik. Bahkan satu buah filem berjudul Jokowi yang menceritakan sisi kehidupannya dimasa lalu pun di peroduksi. Filem ini disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis. Penggambaran dalam filem tersebut semakin mengukuhkan bahwa dia adalah the messiah yang dikirim untuk menyelamatkan negeri ini.
Perlu untuk dicermati bahwa Jokowi sebelum mencalokan diri sebagai gubernur DKI bukanlah siapa-siapa. Pada saat itu, ia belum banyak dikenal. Namun namanya melesat dan menjadi buah bibir saat keputusan dirinya naik sebagai calon guberur DKI. Iapun saat itu harus meletakkan jabatanya sebagai Walikota Solo. Kali ini Jokowi kembali menggebrak panggung publik dengan keputusannya menerima mandat yang diberikan oleh partai dimana dia bernaung untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden 2014. Padahal belum terlihat sama sekali perannya dalam mengubah Jakarta. Sampai sejauh ini masalah banjir, kemacetan, dan penumpukan sampah belum terlihat hasilnya, namun lagi-lagi tokoh yang desebut-sebut kader ideolog oleh anggota partainya harus mengambil keputusan yang kontroversial.
Bukti belum selesainya masaah di Ibu Kota yang ditinggalkan oleh Jokowi menimbulkan beragam pertanyaan. Benarkah Jokowi yang selama ini menjadi sorotan publik merupakan pemimpin ideal ataukah gaya kepemimpinannya selama ini hanyalah merupakan strategi politik untuk menggiring rakyat meminjamkan kekuatan pada dirinya? Sepertinya pertanyaan kedua lebih dekat dengan sosok jokowi saat ini. Hal ini wajar jika melihat kinerjanya selama memimpin Kota Jakarta. Dengan citra di media massa, Jokowi berhasil menelikung rakyat Ibu Kota Jakarta dan sebentar lagi Indonesia.
