Qin Shi Huang, atau Ying Zheng, adalah sosok legendaris yang berhasil menyatukan Tiongkok untuk pertama kalinya pada tahun 221 SM. Cara bernegara dan berpolitiknya yang unik dan kontroversial telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah. Mari kita telusuri bagaimana ia mengelola negaranya dan menjalankan politiknya.
Sentralisasi Kekuasaan
Sebelum Qin Shi Huang, Tiongkok terdiri dari banyak negara bagian yang dikuasai oleh bangsawan-bangsawan lokal dengan kekuasaan yang besar. Mereka sering kali memiliki kepentingan sendiri yang kadang bertentangan dengan kepentingan negara secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal ini, Qin Shi Huang menghapus sistem feodal. Dengan demikian, semua kekuasaan lokal diambil alih oleh pemerintah pusat. Qin Shi Huang membagi negara menjadi sekitar 36 provinsi, masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur, seorang komandan militer, dan seorang inspektur. Pejabat-pejabat ini ditunjuk langsung oleh kaisar dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Ini memastikan bahwa semua wilayah di Tiongkok berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat dan meminimalkan potensi pemberontakan lokal. Dengan kekuasaan yang terpusat, Qin Shi Huang memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah kekaisaran. Ini juga memudahkan kontrol dan pengawasan, karena setiap daerah melaporkan langsung kepada pusat kekuasaan di ibu kota. Sistem ini membuat pemerintahannya lebih efisien dan responsif terhadap masalah yang terjadi di berbagai wilayah.
Sistem Hukum yang Seragam
Qin Shi Huang menerapkan sistem hukum yang sangat ketat dan tegas di seluruh wilayah kekaisarannya. Hukum ini dikenal dengan sebutan "Hukum Qin." Pelanggaran hukum sering kali dihukum dengan sangat berat, termasuk hukuman mati. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan yang konsisten di seluruh negeri. Dengan adanya satu sistem hukum yang berlaku di seluruh negeri, tidak ada lagi perbedaan aturan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Ini membantu menyatukan rakyat di bawah satu sistem pemerintahan dan menghilangkan kebingungan yang mungkin timbul akibat adanya berbagai macam hukum lokal. Keseragaman hukum juga memudahkan penegakan hukum karena standar yang digunakan sama di seluruh negeri. Sistem hukum yang keras juga berfungsi sebagai pencegah bagi kejahatan. Hukuman yang berat membuat orang berpikir dua kali sebelum melanggar hukum. Meskipun terdengar kejam, pendekatan ini efektif dalam menjaga ketertiban dan stabilitas di masyarakat. Selain itu, dengan adanya hukum yang tegas, rakyat merasa lebih aman dan terjamin karena ada kepastian hukum yang jelas.
Pembangunan Infrastruktur
Salah satu proyek infrastruktur paling terkenal yang diprakarsai oleh Qin Shi Huang adalah pembangunan Tembok Besar China. Tembok ini dibangun untuk melindungi negara dari serangan suku-suku nomaden di utara. Proyek ini tidak hanya memperkuat pertahanan negara tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan kebesaran kekaisaran Qin. Qin Shi Huang juga membangun jaringan jalan dan kanal yang luas. Jalan-jalan ini menghubungkan berbagai bagian negara, memudahkan transportasi dan komunikasi. Ini sangat penting untuk mobilitas militer, perdagangan, dan administrasi pemerintahan. Dengan adanya jaringan jalan yang baik, pemerintah pusat dapat lebih mudah mengirim pasukan ke berbagai wilayah untuk mempertahankan atau menegakkan kebijakan. Pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan Qin Shi Huang dilakukan dengan perencanaan yang matang. Selain Tembok Besar dan jaringan jalan, ia juga membangun banyak fasilitas publik lainnya seperti gudang penyimpanan, irigasi, dan tempat-tempat peristirahatan untuk para pelancong. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
Qin Shi Huang berhasil menyatukan Tiongkok melalui kebijakan-kebijakan yang berani dan sering kali kontroversial. Sentralisasi kekuasaan, penerapan sistem hukum yang seragam, dan pembangunan infrastruktur yang masif adalah tiga pilar utama dari cara bernegara dan berpolitiknya. Meskipun metodenya keras dan otoriter, keberhasilannya dalam menciptakan negara yang kuat dan stabil tidak dapat dipungkiri. Kebijakannya memberikan dasar yang kokoh bagi pemerintahan Tiongkok di masa-masa selanjutnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
