Seperti yang masyarakat luas ketahui bahwa di akhir tahun 2015 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan dimulai. Pembentukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara dengan tujuan menaikkan daya saing ASEAN sehingga dapat mengalahkan Cina dan India untuk dapat menarik investasi asing sudah sangat banyak diperbincangkan oleh banyak lapisan masyarakat. Banyaknya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara menjadi daya tarik sendiri dalam pembahasan yang dilakukan oleh masyarakat luas. Meski demikian, Indonesia masih dilema dalam menghadapi MEA. MEA dapat dijadikan sebuah peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan bisnis investasi bagi pengusaha.
Namun MEA juga dapat menjadi sebuah rintangan dan hambatan bagi masyarakat Indonesia karena peluang dalam lapangan kerja akan semakin sedikit dengan semakin banyaknya pencari pekerjaan yang datang dari negara-negara di Asia Tenggara dengan kemampuan yang beragam. Oleh karena itu banyak pemberdayaan dan pelatihan untuk masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Indonesia. Namun pemikiran masyarakat hanya pada permasalahan peningkatan SDM sedangkan masalah yang dihadapi Indonesia pada era MEA yang akan datang bukan hanya itu. Salah satu permasalahan adalah ledakan pendudukan yang diakibatkan oleh MEA.
Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2012, Indonesia menempati peringkat keempat jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Sementara itu, hasil sensus penduduk pada tahun 2010 tercatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa. Namun dengan jumlah tersebut persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Sebuah provinsi memiliki lebih banyak penduduk dibanding dengan provinsi lain. Hal ini dikarenakan keadaan alam dan sosial suatu provinsi berbeda satu dengan lain. Sebagai contoh provinsi DKI Jakarta yang notabennya sebagai pusat administrasi negara dan pusat perkantoran dan industri berada di provinsi tersebut jelas sangat berbeda dengan provinsi Maluku Utara yang jauh dari pusat administrasi negara dan pusat perkantoran serta industri sehingga kepadatan penduduk di DKI Jakarta dan Maluku Utara berbeda Jauh.
Kepadatan sebuah pulau di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor alam dan sosial. Masyarakat lebih memilih tinggal di pulau yang dekat dengan pusat administrasi negara dan pusat perdaganan serta kondisi alam yang mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Berdasarkan peta kepadatan penduduk pulau terpadat di Indonesia adalah pulau Jawa. Hal ini dikarenakan ibu kota negara yaitu Jakarta ada di pulau Jawa. Di pulau Jawa juga menjadi pusat administrasi dan pusat perdagangan sehingga membuat banyak orang dari luar pulau berpindah dan bertempat tinggal di pulau Jawa.
Di era MEA mendatang akan ada kebebasan bagi para pencari pekerjaan dari seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Karena melihat potensi berupa lapangan pekerjaan yang membutuhkan pekerja dengan SDM tinggi. Tidak menutup kemungkinan ketika memasuki era MEA mendatang pelamar kerja asing banyak yang datang untuk mencari kerja dan bertempat tinggal di Indonesia. Hal inilah yang nantinya dapat menyebabkan ledakan penduduk terutama di Indonesia, terutama pulau Jawa. Begitu juga dengan pulau-pulau lain di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah akan sangat menggiurkan bagi pelamar kerja asing bahkan investor sekalipun. Jika investor asing telah menaruh modal di Indonesia, tidak menutup kemungkinan pula investor asing tersebut akan membawa pekerja dari negaranya sendiri untuk bekerja di perusahaannya. Hal tersebut juga memicu ledakan penduduk yang signifikan dan berdampak pada lingkungan, sosial, ekonomi dan aspek lainnya yang ada di Indonesia.
Kurangnya perhatian pemerintah Indonesia tentang dampak kependudukan yang disebabkan oleh MEA dapat mengakibatkan masalah yang berkepanjangan. Saat ini pemerintah hanya fokus pada penunjang sektor ekonomi saja seperti pengembangan perdagangan, pembangunan kawasan industri, serta peningkatan SDM masyarakat. Dengan embel-embel masalah perekonomian sudah sewajarnya pemerintah peduli tentang masalah-masalah dan kekurangan-kekurangan perekonomian Indonesia. Namun pemerintah juga harus peka terhadap masalah-masalah di luar aspek ekonomi yang dapat muncul seiring dengan berlangsungnya MEA, termasuk didalamnya masalah kependudukan yaitu ledakan penduduk yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sebagai negara pemilik populasi penduduk terbesar di Asia Tenggara, pemerintah seharusnya peka mengenai masalah kependudukan untuk mencegah agar masalah tersebut tidak sampai terjadi.
Dampak dari MEA memang sulit untuk dihindari terutama dampak ledakan penduduk yang berpindah dan bertempat tinggal di Indonesia. Namun dampak-dampak tersebut dapat diminimalisir dengan berbagai cara. Misal penataan sarana prasarana yang tepat dan juga penggunaan lahan yang tepat pula pada sebuah wilayah agar wilayah tersebut tidak terlalu padat. Pemeratan penduduk di setiap wilayah adalah cara lain untuk meminimalisir dampak dari ledakan penduduk yang di akibatkan MEA. Pemerataan penduduk tersebut tentu dilakukan dengan pemaksimalan sarana prasarana yang mendukung agar masyarakat berkenan dan merasa nyaman tinggal di daerah tersebut. Cara lain adalah pemaksimalan SDM masyarakat Indonesia yang usia produktif agar dapat bersaing dalam era MEA mendatang dan mampu berkerja di luar negeri, sehingga siklus perpindahan penduduk dapat terjadi. Bukan tanggungan pemerintah saja dalam menghadapi tantangan MEA mendatang, namun peran serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan untuk mensukseskan MEA dan menjadikan Indonesia kembali menjadi “Macan Asia” dalam bidang Ekonomi.
