Memastikan Keselarasan Partai Politik dan Pancasila

Sejak pemilu di selenggarakan di Indonesia, partai politik telah menjadi satu-satunya jembatan menempuh satu syarat penting menjadi seorang presiden. Kehadiran sejumlah partai politik tak lain adalah upaya sinyal positif sebagai sarana masyarakat terlibat dalam gelanggang pesta politik utamanya sebagai upaya national character building melalui perjuangan politik. Paling tidak itu yang menjadi harapan atau idealnya

Tapi sepanjang hal demikian berjalan sesuai peraturan Undang-undang dan Pancasila sebagai dasar atau payung hukum tertinggi, rasa-rasanya kita melewatkan bagian terpenting dari hadirnya sejumlah partai politik. Yakni memeriksa rel ideologi yang dimiliki setiap partai.

Acapkali ditemukan jika partai-partai politik tidak meletakkan ideologi secara serius sebagai wadah yang menampung orang-orang dimana secara tanggung jawab benar-benar memiliki andil serius dalam mengurusi bangsa. Begitu banyak sarana tersedia saat ini untuk mempromosikan tiap-tiap partai ke publik seperti apa arah dan orientasi masing-masing partai dalam mengurusi bangsa Indonesia

Partai-partai justru sibuk untuk menjual citra diri calon yang di perjuangkannya ketimbang mensosialisasikan visi dan misi serta seperti apa program partai tersebut. Penting kiranya untuk mengetahui kamar-kamar berfikir serta akutalisasi dari partai-partai yang saat ini ada. Orang-orang dalam partai tak pernah kehabisan orang hebat, tapi agaknya itu kurang cukup jika mereka tak mengampanyekan ke publik bahwa memang benar partainya sejalan dan searah dengan kemauan Pancasila dan Undang-undang. 

Perlu untuk memeriksa partai-partai berdasar pada apa, sebab kecendurngan konflik atau problem yang terjadi di tanah air selalu berasal dari gedung-gedung pemutus kebijakan yang secara latar belakang merupakan orang-orang terpilih dari masing-masing partai. Karena jika demikian mereka senapas dan senada dengan kemauan Pancasila, maka sejumlah problem yang sekiranya melemahkan masyarakatnya tidaklah terjadi.

Masalah cenderung berasal dari mereka yang padanan pendidikannya cukup baik, sehingga tak heran pendidikan kadangkala tak dianggap menjadi solusi  dalam memermak hidup apalagi untuk merubah bangsa. Serta mata kita pun tidak buta kalau mereka yang secara latar pendidikan tinggi juga kebanyakan dari mereka yang terlibat kedalam partai yang juga kadangkala menuai konflik atau problem sosial. Lagi-lagi partai-partai sekiranya perlu untuk mengurai seperti apa mimpinya terhadap bangsa melalui visi dan misi yang di kampanyekan ke sejumlah khalayak dan sejumlah kelas-kelas sosial.

Masyarakat sejauh ini terlalu berani untuk benar-benar menyerahkan hidupnya kepada perwakilan-perwakilan partai yang hanya bermurah senyum dan berpangku tangan di momen-momen tertentu. Minimnya ruang-ruang dialektis dikalangan akademis, sebab partai kurang serius untuk memantaskan kesiapannya  hadir di kampus-kampus. Tidak hanya uji akademis perihal sejauh mana arah partai secara visi dan misi sejalan dengan pancasila, keterlibatan sejak awal partai harus di agendakan bercengkrama dengan berbagai kelas sosial untuk mempromosikan seperti apa partainya bergerak.

Tak hanya momentum pemilu belaka, dengan memasang wajah-wajah perwakilan, pembicaraan menyoal partai dibicarakan hangat-hangatnya. Pun demikian terjadi, memungkinkan hal demikian tidak serius membicarakan perihal orientasi dan cita-cita partai sebab disibukkan seberapa banyak suara-suara pasangan dapat di kantongi pada setiap dapil-dapil. Atau mungkin berapa budget yang perlu di gelontorkan untuk memastikan suara-suara masyarakat. Olehnya alasan terbentuknya partai tak akan pernah untuk kita ketahui. Pembiaran secara terus-terusan seperti ini justru akan semakin menghilangkan trust terhadap publik atas hadirnya partai politik itu sendiri. Keterpilihan sejumlah perwakilan dari tiap-tiap partai cukup diragukan berasal dari nurani masyarakat apalagi karena visi dan misi partai politik yang sangat berkemungkinan tidak diketahui masyarakat, melainkan oknum-oknum partai memanfaatkan apa yang menjadi kelemahan dari masyarakat. Utamanya masyarakat kelas bawah.

Penulis percaya jika sejumlah kelas masyarakat juga memerlukan alasan dalam memilih dan meminang berdasarkan keseriusan partai sebagai jembatan dalam bertanggung jawab mengurusi Indonesia melalui perwakilan. Oleh karena itu, sebelum pragmatisme semakin larut dan dalam, selalu ada jalan untuk kembali memperbaiki.

Zaki Muchtar