Mutu Guru, Siapa yang Menjamin?
Oleh: Zaki Mubarak
Sejak saya menjadi guru, dari SD sampai perguruan tinggi, saya kurang “ngeuh” dengan jaminan mutu. Dulu, saya beranggapan bahwa lembaga penjaminan mutu adalah sosok yang kurang berarti dalam pendidikan. Mereka adalah lembaga yang powerfull yang dengan kekuatannya menyuruh-nyuruh, menegur, menyalahkan, dan menghakimi. Bagi pikiran saya dulu, mereka bak monster yang perlu dihindari, bukan dikalahkan.
Pikiran saya jadi berubah sejak memimpin “proyek” akreditasi, baik di tingkat sekolah maupun prodi dan institusi di perguruan tinggi. Borang yang saya isi dengan segala kesusahannya bahkan harus rela berbohong, menyadarkan saya akan pentingnya jaminan mutu. Hampir sepuluh kali saya harus berhadapan dengan asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan semuanya menghenyakkan pikiran saya, begitu pentingnya jaminan mutu untuk sebuah lembaga pendidikan.
Bagi yang paham, hasil akreditasi BAN-PT (atau di sekolah BAN S/M) berupa sertifikat akreditasi adalah sangat penting, bahkan lebih penting dari sekedar gedung sekolah dan gurunya. Ia bagaikan jiwa dalam raga, ruh dalam badan, dan nyawa dalam diri manusia. Proses sebaik apapun yang dilakukan oleh sebuah institusi pendidikan, akan menjadi tidak berguna manakala tidak atau belum diakreditasi. Bila ini terjadi, sekolahnya bak mayat tak bernyawa dan ijazahnya tidak berguna.
Nah, BAN-PT/S/M itulah lembaga penjamin mutu. Merekalah yang menjamin sebuah institusi pendidikan legal atau ilegal, baik atau tidak baik, di atas standar atau di bawah standar. Mereka ditakuti oleh semua institusi yang tidak siap, ia bagai siluman yang datang tak diundang, hadir tak diinginkan, dan pergi sangat menegangkan. Merekalah yang menghakimi sebuah institusi itu bisa bertahan atau dicampakan oleh masyarakat. Merekalah yang berhak menjamin, ya menjamin masyarakat untuk belajar di sebuah institusi pendidikan. Legal tidaknya sebuah lembaga tergantung dari selembar kertas yang dikeluarkan oleh lembaga ini.
Salah satu standar yang diuji pada mutu perguruan tinggi dan sekolah adalah standar sumber daya manusia (SDM). Mereka dibagi menjadi pendidik dan tenaga pendidik. Pendidik dalam konteks perguruan tinggi dipanggil dosen, sedangkan di persekolahan disebut guru. Perbedaan mendasar guru-dosen ini adalah pada letak kepakaran (expert) saja. Bila guru harus kompeten dalam bidang pedagogi, profesi, kepribadian dan sosial, maka dosen harus pakar dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tridarma perguruan tinggi). Tenaga pendidik mereka yang membantu guru-dosen dalam melaksanakan tugas pokoknya.
Untuk urusan guru-dosen, yang selanjutnya saya sebut guru saja, maka perlu ada yang menjamin kualitasnya. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah yang paling berwenang dalam urusan meningkatkan kualitas guru. Namun, faktanya LPMP adalah lembaga yang kecil dan disimpan di tingkat provinsi. Dengan SDM yang terbatas dengan tugas yang sangat luas, maka LPMP seperti punggung merindukan bulan. Satu lembaga kecil menjamin mutu semua lembaga pendidikan satu provinsi, ini tidak mungkin. Ujungnya, penjaminan dilakukan secara formalitas saja. Akhirnya, LPMP dianggap sebagai lembaga formalis yang tidak begitu dihargai sebagai sebuah institusi penjamin mutu.
Di tingkat kabupaten kota, LPMP telah menitipkan fungsinya kepada dinas pendidikan. Dinas pun sepertinya tidak terlalu fokus untuk menjamin guru ini, mereka menitipkan peran penjaminan mutu ini kepada MKS (majelis kepala sekolah, untuk sekolah) atau KKM (kelompok kerja madrasah, untuk madrasah). Untuk menjamin peningkatan mutu guru mata pelajaran, Dinas pun menitipkanya kepada KKG (kelompok kerja guru) atau MGMP (musyawarah guru mata pelajaran). Merekalah ujung tombak yang secara langsung membina, mengarahkan, meningkatkan dan berkolaborasi untuk mutu.
Adakah dana dan program khusus untuk organisasi disebut di atas?. Sesungguhnya saya tidak terlalu paham tentang kerja organisasi ini, tapi sesuai informasi dari kawan-kawan guru, dana dan program hampir bisa dikatakan tidak. Yang ada hanya stimulan pemerintah, itu juga terbatas pada kegitan-kegiatan tertentu saja. Apabila dipandang tidak ada yang patut dibicarakan, maka organisasi hanya tinggal nama saja. Saya tidak tahu benar atau tidaknya. Namun yang jelas, saya melihat kompetensi guru di lapangan lumayan tidak membanggakan. Setiap saya mengisi pelatihan guru atau mengisi perkuliahan yang isinya guru, kepala maupun pengawas, sepertinya asumsi itu benar adanya, walaupun saya tidak berani memukul rata.
Untuk guru di perguruan tinggi (dosen), saya justru tidak melihat adanya organisasi yang mengurus penjaminan mutu mereka. Ketika sudah menjadi dosen, maka ukurannya sangat sederhana yakni membuat Beban Kerja Dosen (BKD) dan melaporkan Laporan Kerja Dosen (LKD) isinya hanya menjelaskan kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian dan tugas tambahan. Tidak ada instrumen khusus untuk mengukur sejauh mana jaminan mutu dosen di pertahankan atau ditingkatkan. Dulu sempat ada program tahunan, dimana setiap dosen di short course kan untuk peningkatan kompetensi dosen. Sejak berganti penguasa, program itu raib. Saya mengira, bahwa LPMPnya kampus diserahkan pemerintah secara mandiri oleh pemerintah kepada kampus masing-masing.
Dengan kondisi dan situasi di atas, saya memiliki saran untuk peningkatan guru di tingkat akar rumput. Saran ini mudah-mudahan menjadi bagian sumbangsih yang konstruktif untuk mutu guru. (1) perlu adanya organisasi asosiasi dosen-guru setiap disiplin ilmu yang diajarkan di sekolah. Pertemuan mereka dalam sebuah asosiasi akan memudahkan interaksi expert (baca: dosen) dan ujung tombak sekolah (baca: guru) dalam meningkatkan mutu guru setiap disiplin ilmu. PGRI adalah asosiasi yang terlalu besar dan saya melihat terlalu banyak dibawa ke ranah politik. MGMP tidak mempertemukan dosen dan guru. Asosiasi ini dimungkinkan akan memiliki agenda tahunan dan bulanan yang tujuan utamanya meningkatkan mutu guru. Interaksi keduanya, saya yakini, sebagai kolaborasi patron-klien yang bermanfaat untuk mutu guru.
