Meningkatnya Pelecehan Seksual di Indonesia10 Tahun Terakhir

Selama dekade terakhir,  jumlah pelecehan dan pelecehan seksual meningkat setiap tahun. Seperti yang kita lihat dari volume pesan media sosial, kasus penyimpangan dan pelecehan seksual dapat terjadi setiap hari. Kasus tersebut terdiri dari pemerkosaan, seks bebas, dan banyak lagi. 

Data Komnas Perempuan mencatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2019, di mana 4.989 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Bahkan, jumlah kasusnya meningkat hingga 80 persen.

Data Jumlah Kasus Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan)

Pada tahun 2020 Komnas Perempuan 461 laporan kekerasan seksual, 371 pelecehan, 229 pemerkosaan, 181 pelecehan seksual, 166 pelecehan seksual, 10 percobaan pemerkosaan, dan 5 kasus lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pelaku yang berusia diatas 20 tahun tetapi juga oleh pelaku yang berusia dibawahnya.  

Sejak awal, Laporan Tahunan Komite Nasional tentang Kekerasan terhadap Perempuan atau bisa disebut CATAHU diterbitkan untuk merayakan Hari Perempuan Internasional. CATAHU berubah setiap tahun berdasarkan jumlah, jenis, ragam, wilayah, tren, dan metode penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. 

CATAHU 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga pelayanan, dan Badilag. Sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tercatat, termasuk rincian, 3838 pengaduan ke Komnas Perempuan, 7029 lembaga layanan, dan 327.629 Badilag. Angka-angka ini menunjukkan bahwa CBG perempuan meningkat secara signifikan sebesar 50%. Dengan kata lain, pada tahun 2021 terdapat 338.496 kasus (naik dari 226.062 kasus pada tahun 2020). Menurut data BADILAG, terjadi peningkatan tajam sebesar 52% atau 327.629 kasus (dari 215.694 kasus pada tahun 2020). 

Di antara banyak kasus, terdapat berbagai kendala penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk badan hukum dan badan hukum yang berasal dari penggunaan ketentuannya. 

Keterbatasan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut, seperti staf, fasilitas, dan anggaran, telah berulang kali dikeluhkan oleh instansi pemerintah untuk pelaksanaan layanan yang optimal. Jumlah 4.444 kasus meningkat karena banyak faktor, antara lain :

1. Kurangnya peraturan hukum untuk perbuatan asusila

2. Kurangnya pendidikan bagi kaum remaja

3. Lingkungan yang negatif