Thorium, Sumber Kekuatan Nuklir Milik Indonesia

Uranium dan Thorium, adalah dua bahan galian nuklir yang sangat berlimpah di Negara Indonesia. 81.090 ton uranium dan 140.411 ton thorium, tersebar di berbagai kepulauan di Indonesia (BATAN, 2020). Thorium sendiri menghasilkan limbah yang sedikit dan tidak dapat digunakan sebagai senjata. Akibatnya, thorium digadang-gadang menjadi revolusi dari energi bersih.

Thorium dan Uranium di Indonesia dapat dimanfaatkan menjadi bahan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). PLTN memiliki kelebihan dibandingkan pembangkit listrik lain. Kelebihan tersebut diantaranya adalah membutuhkan area yang kecil, skala pembangunan yang fleksibel, rendahnya biaya operasional, dan menghasilkan emisi yang rendah.

 Sayangnya, perkembangan PLTN di Indonesia tidak bisa dikatakan mulus. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya biaya investasi yang mahal untuk pembangunan, limbah nuklir dan juga kekhawatiran sosial, mengingat bencana yang disebabkan PLTN di masa lampau.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 sampai 2025 dan juga disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 12 Desember 2022 lalu merupakan langkah besar yang membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan energi nuklir.

Pengembangan PLTN di Indonesia harus memiliki perencanaan yang baik, dari masalah keamanan reaktor inti hingga pengolahan limbah nuklir. Masalah limbah nuklir dapat diatasi dengan teknologi yang sudah ada. 

Teknologi tersebut dapat mengubah limbah nuklir menjadi hal yang bermanfaat bagi sektor pertanian, industri, kesehatan, dll. Untuk mengatasi kekhawatiran sosial, diperlukan sosialisasi mengenai tenaga nuklir di Indonesia. Selain itu, diperlukan juga pengembangan teknologi secara berkala yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap penggunaan tenaga nuklir.

PLTN mampu menghasilkan banyak dampak positif bagi perkembangan negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam pengembangan PLTN yang mampu mewujudkan dampak positif tersebut.