Kekuasaan berdasarkan transformasi sumber kekerasan sangat beresiko. Dimana kekuasaan dibangun sangat hirearkis. Dampaknya adalah sistem sosial dan politik kita akan berdasarkan instruksi dan komando. Instruksi dan komando ini merupakan kultur dari hirearki militer dan kepolisian yang sudah sejak lama dibentuk.
Jadi hirearki dan relasi ini cenderung akan menciptakan manipulasi dan kecurangan secara sistematis dan berkembang biak. Contohnya hukum dikebiri atas nama ketertiban, dan cenderung menginisiasikan tidak adanya pemilu. Walupun ada, pemilu sepertinya akan menjadi ornamen kosong belaka. Seperti contohnya pemilu di Peru pada tahun 1962 militer ikut campur tangan untuk mengubah hasil sebuah pemilihan umum.
Pada akhir dasawarsa 1950 Syngman Rhee yang notabenenya dari militer menggerogoti prosedur demokrasi di Korea. Di Indonesia sendiri pada masa orde baru pemilunya penuh dengan manipulasi dan tipu muslihat. Dan yang paling dikhawatirkan juga adalah kekuasaan ini akan membrangus kebebasan dan ditegakkan kebenaran tunggal.
Maka PLT Gubernur Jawa Barat yang berasal dari kepolisian harus tarik mandatnya. Walupun ini bukan masalah yang sederhana, namun karena kemurnian kekuasaan tidak mengalir kepada orang yang kuasa atas moncong senjata. Alasan lainnya adalah demokrasi kita akan kembali diuji melalui pilpres tahun 2019. Maka penting kiranya kita menihilkan hal-hal yang medelegitimasi demokrasi. []
Penulis : Zainul Abidin/Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia/Sekretaris Jenderal Forum Mahasiswa Pascasarjana Indonesia
