Mal Pelayanan Publik Jawaban untuk Kemudahan Perizinan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Syafruddin, meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang. Kehadiran MPP untuk memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu tempat."Pembentukan Mal Pelayanan Publik adalah jawaban bagi harapan publik tentang kemudahan perizinan," kata Menteri PANRB Syafruddin saat meresmikan MPP Kota Padang, di Sumatera Barat, Kamis (27/12). Keberadaan MPP untuk menyatukan pelayanan publik lintas kewenangan yang pada umumnya sulit dilakukan.

Kemudahan perizinan akan mendorong kemudahan berusaha yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan industri dan ekonomi. Syafruddin menjelaskan, Mal Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. MPP juga dapat menjadi inkubator bagi tumbuhnya pelayanan pemerintah yang mengadopsi teknologi dan menjadi wahana leadership para ASN yang berjiwa hosptality.

"Tampilkanlah wajah birokrasi yang mengadopsi The New Public Sevice yang mempresentasikan kehadiran negara untuk memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Syafruddin.

Menghadapi perubahan yang terjadi saat ini dimana era pemerintahan yang terbuka, Kementerian PANRB sedang melakukan upaya penyederhanaan perizinan melalui one single submission dan juga membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. "Setiap negara sekarang sedang bertransformasi tata kelola pemerintahan makin profesional, cepat, efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat," ucap Syafruddin.

Foto: Bayu

Dalam kesempatan tersebut, Syafruddin mengapresiasi dukungan semua pihak terkait pembangunan mal pelayanan publik di berbagai daerah. Konsep Mall Pelayanan Publik mengadopsi dari Public Service Hall (PSH) milik Georgia dan Azerbaijan bernama ASAN Xidmat. Berdasarkan evaluasi yang ada keberadaan mal pelayanan publik sangat membantu dan dibutuhkan masyarakat.

Saat meresmikan MPP Padang Menteri  PANRB didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Nasrul Abit, Walikota Padang Mahyeldi, dan Kapolda Sumbar Irjend Pol. Fakhrizal, langsung meninjau ke lokasi MPP yang akan melayani urusan perizinan di Pasar Inpres Lantai 4, Pasar Raya, Padang. Menurut Syafruddin, MPP di Padang telah memenuhi prinsip dan syarat dasar layanan publik.

Foto: Bayu

Hingga akhir tahun 2018 telah hadir MPP yang berada di Batam, Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Denpasar, Badung, Karang Asem, Tomohon, dan terakhir Padang. Tahun depan ada 19 MPP di daerah lain yang mengantri untuk diluncurkan. (Sumber: Tim Media Pak Syaf)

ZT -Jakarta, 27 Desember 2018