Tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah menghasilkan kebijakan publik berkualitas yang dapat meningkatkan daya saing bangsa secara global.Â
Agar kebijakan tersebut tidak gagal dalam pelaksanaannya, Menteri Pedayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, Â berpendapat perlunya penerapan dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada sebagai acuan untuk mengeluarkan kebijakan.
"Fungsi lembaga litbang sangat strategis  dalam pemerintahan. Saat saya menjabat Kalemdiklat Polri saya menginisiasi perubahan pengambilan keputusan yang ada harus berdasarkan bukti, statistik dan evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya," ungkap Syafruddin saat menjadi pembicara dengan materi Penguatan Kelembagaan Litbang Dalam Pengembangan Kebijakan di Kementerian/Lembaga dalam forum diskusi yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Rabu 12 Desember 2018.
Namun sayangnya, kata dia, masih sedikit Kementerian dan lemabaga yang telah memanfaatkan hasil penelitian dari Unit Litbang sebagai landasan untuk mengambil keputusan. "Semua negara maju telah memanfaatkan hasil research and development untuk penyusunan grand desain kebijakan dan administrsi publik," ucap Syafruddin.
Akibatnya, hasil penelitian yang ada tidak dimanfaatkan untuk penyempurnaan tata kelola negara dalam menghadapi dinamika perubahan. Syafruddin mengatakan, perlu dilakukan transformasi dan penguatan dalam lembaga Litbang agar penerapan hasil litbang menjadi dasar penyusunan kebijakan. "Mendorong litbang semakin efektif dan efisien  untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah menggali saran dan pendapat publik bagi kebijakan yang dibutuhkan," ujarnya.
Seluruh negara saat ini sedang berlomba untuk memperbaiki tata kelola  pemerintahan agar memperoleh kepercayaan dari publik. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat maka pemerintah akan semakin yakin melakukan inovasi dan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan yang dibutuhkan publik.
"Reformasi birokrasi adalah tulang punggung negara yang memacu pertumbuhan dan kemakmuran rakyatnya," Â tegas Syafruddin.
Reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini bukan hanya sekedar mengubah pola pelayanan kepada masyarakat. Tetapi juga untuk merangkul potensi publik dan dunia usaha untuk terlibat aktif bersama pemerintahan agar dapat mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.(Sumber: Tim Media Menteri PANRB)
ZT -Jakarta, 12 Desember 2018
Lihat Kebijakan Selengkapnya
