Sangat disayangkan memang tindakan diskriminasi terhadap penerimaan aspirasi rakyat para pemimpin bangsa yang di tunjukkan akhir-akhir ini. Dimana eks-PNPM saat berunjuk rasa didepan Istana dan DPRD disambut hangat dan “welcome” seolah-olah kedatangan mereka sudah ditunggu-tunggu sebelumnya. Padahal banyak sekali penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pihak Istana maupun DPRD seperti, demo buruh, demo taxi, demo para petani, para nelayan dll. tetapi tidak ada satupun yang dilayani dengan se-Istimewa demo eks-PNPM kemarin.
Masyarakat tentu tahu betul permasalahan eks-PNPM yang ingin menjadi Pendamping Desa meskipun masa jabatan mereka sudah berakhir tahun kemarin. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tentu tindakan diskriminasi seperti ini sangat menciderahi sila ke-2 pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Tetapi ada yang sedikit keanehan dari penerimaan demo dari Eks-PNPM tersebut. Pada saat demo di depan Istana mereka di terima hangat oleh Sekertaris Kabinet Pramono Anung dari politikus PDIP dan pada saat di DPRD mereka di terima oleh Dian Pitaloka komisi II yang juga dari politikus PDIP. Tentu dengan melihat keanehan-keanehan ini masyarakat bisa menyimpulkan sendiri, apa sebenarnya dibalik demo eks-PNPM tersebut.
Mengesampingkan apa ada sesuatu dibalik itu semua, seharusnya para pemimpin bangsa menerima semua aspirasi masyarakat tanpa mengistimewakan kelompok tertentu. Karena semua masyarakat juga punya hak untuk didengar setiap aspirasinya.
Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin bangsa menjadi berkurang bahkan hilang karena adanya diskriminasi tersebut. Baik itu demo buruh, nelayan, petani, semua memiliki hak yang sama untuk diterima aspirasi mereka di istana, tetapi sampai sekarang belum ada yang diterima sehangat demo eks-PNPM kemarin.
