Presiden Jokowi/ Foto : Jokowi.Web.Id
Kepolisian RI jangan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintahan Joko Widodo yang menunjukkan tabiat represif kepada rakyatnya sendiri.
Seruan itu dilontarkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, kepada RMOL, beberapa saat lalu (Rabu, 29/10).
Hal itu ia katakan menanggapi penangkapan oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri terhadap Muhammad Arsyad (MA) alias Imen (24), warga Ciracas, Jakarta Timur, yang dituduh menghina Presiden Joko Widodo melalui facebook saat masa kampanye pilpres lalu.
"Polri harus hati-hati. Jangan jadi kepanjangan tangan pemerintahan yang represif," tegasnya.
Di matanya, penangkapan terhadap pedagang sate lulusan SMP itu menunjukkan sikap ganda Jokowi kepada hak asasi manusia.
"Kalau saya tidak salah yang dipublikasikan di facebook-nya itu kan meme atau gambar plesetan, semua orang bisa jadi pelaku dan korban. Saya juga pernah jadi korban gambar porno. Anggap saja itu joke (canda). Di masa Pilpres lalu, pelaku gambar plesetan itu banyak sekali," ujar Haris.
Penangkapan yang dilakukakan Mabes Polri itu dianggapnya berlebihan. Tak hanya itu, ia pun mengaku khawatir jika kasus pencemaran nama baik ditangani dengan berlebihan itu akan menimbulkan kecemasan di masyarakat.
"Saya cemas wartawan dan masyarakat yang kritis akan menjadi target penangkapan juga," katanya, Rabu (29/10). REPUBLIKA
Padahal Menurut Pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara pasukan siber Jokowi dinilai paling banyak melakukan penghinaan dan caci maki. Hal itu mereka lakukan demi mendukung Jokowi. Menurutnya langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan citra positif Jokowi. “Saya sendiri sering diserang pendukung Jokowi,” ujar Igor. REPUBLIKA
M, ibunda dari MA, pelaku bullying Presiden Joko Widodo (Jokowi) syok berat, saat mengetahui anaknya ditangkap penyidik Mabes Polri. Hampir setiap hari M menangis karena tak menyangka anaknya harus berurusan dengan polisi.
