Mohon tunggu...
Zahrina Masthura
Zahrina Masthura Mohon Tunggu... Foto/Videografer - Department of International Relations - UIN Syarif Hidayatullah

Undergraduate Student

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Analisa Peran dan Keterlibatan OAS dalam Mengatasi Konflik Venezuela Periode 2014-2019

27 Mei 2020   17:00 Diperbarui: 28 Mei 2020   11:51 927
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Keamanan. Sumber ilustrasi: PIXABAY/Pixelcreatures

Sejak awal terjadinya krisis yang menimpa Venezuela penulis melihat bahwasanya di tahun 2019 menjadi tahun puncaknya krisis tersebut. Karena di tahun 2019 Venezuela benar-benar sedang mengalami kondisi yang mencekam. Pertikaian yang terjadi antar para petinggi negara akhirnya berimbas pada masyarakat. Masyarakat Venezuela menjadi terisolir, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena ketiadaan listrik, air bersih sulit didapat, makanan dan obat-obatan pun sulit ditemui pada saat itu. Saat kondisi telah sangat mencekam, masyarakatpun berbondong-bondong mengungsi ke negara tetangga. Bagi yang memiliki status sosial menengah keatas, mereka bisa mendaftar dan melengkapi dokumen. Namun yang memiliki status sosial rendah mereka hanya bisa menjadi pengungsi ilegal.

Dalam Press Release terdapat isyarat bahwa OAS juga melakukan penekanan pada Negara-negara anggota OAS dan anggota Pengamat Dewan Permanen untuk melakukan andil dan partisipasi secara aktif memberi bantuan kemanusiaan pada Venezuela sekaligus menyerukan kesiapan pemilihan Presiden baru. Rezim yang berkuasa di Venezuela diharapkan hendak membuka diri terhadap bantuan yang disiapkan oleh Negara-negara anggota OAS.

Sekretariat Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) menyambut Juan Guaido sebagai Presiden baru Majelis Nasional Venezuela. (OAS, 2019) OAS mengatakan bahwa sebagai salah satu kekuatan sah Negara dan memiliki kekuatan politik mendukung Juan Guadio sebagai salah satu sosok yang mampu menekan transisi Venezuela menuju pemerintahan demokrasi dengan pemilihan Presiden baru. Demikian kutipan pernyataan dari Press Release yang dikeluarkan oleh OAS pada 6 Januari 2019 terkait hal ini :

“The illegitimacy of the Venezuelan dictatorial government has been widely declared by the International Community, either by opposition to the illegal and illegitimate election of the National Constituent Assembly, as per Resolution 1078 of the OAS Permanent Council, which declared on April 3 of 2017 the unconstitutional alteration of the democratic order of Venezuela, and resolution 2929 of the last Regular Session of the General Assembly, which declares illegitimate the subsequent presidential electoral process of May 20.

We will support the efforts make by President Guaidó at the head of the National Assembly at this decisive juncture in which he assumes the leadership of the country, and in which it is essential to restore the constitutional and democratic order to restore basic human rights to the Venezuelan people. ”

Pada 10 januari 2019 OAS melakukan pertemuan terkait solusi yang bisa mereka berikan untuk krisis Venezuela dimana dalam Press Relase (OAS, 2019) yang dikeluarkan secara resmi oleh Dewan Tetap OAS menetapkan bahwa tidak mengakui legitimasi dan keabsahan masa jabatan baru Nicholas Maduro sebagai Presiden Venezuela berikut munculnya anggapan bahwa krisis ekonomi yang menimpa Negara tersebut datang dari runtuhnya tatanan demokrasi dan Hak Asasi Manusia serta kelalaian pemerintah Venezuela untuk menjamin hak fundamental warga negaranya. Dewan Tetap OAS juga mengakui bahwa warga yang meninggalkan Venezuela semua diakibatkan kebutuhan dasar hidup mereka yang tidak terpenuhi, Eksodus Venezuela berdampak pada kapasitas negara-negara di kawasan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan mereka dan menimbulkan tantangan bagi kesehatan dan keamanan masyarakat.

Selain menjabarkan mengenai permasalahan yang dialami Venezuela Dewan Permanen dan Pertemuan Konsultasi para Menteri Luar Negeri Negara-negara anggota OAS tetap siap untuk terlibat dalam inisiatif diplomatik, termasuk kantor-kantor yang baik, yang bertujuan mempromosikan dialog di Venezuela, dengan maksud untuk mencapai solusi politik untuk krisis di negara itu. Selain itu memberikan pilihan solusi untuk melakukan dialog nasional dengan seluruh aktor dan pemangku kepentingan politik Venezuela dalam penyelesaian masalah dan rekonsiliasi dari hal-hal yang terjadi. Juga melaksanakan pemilihan umum secara adil,transparan dan demokratis yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat Venezuela terhadap permasalahan krisis yang menimpa Negara itu.

Menerima banyak sekali pengungsi dari Venezuela tentu membuat Negara-negara sekitarnya menjadi kesulitan terlebih Negara-negara tersebut juga masih dikategorikan sebagai Negara berkembang. Upaya-upaya kemanusiaan masih harus ditingkatkan namun semua ini terkendala karena tensi yang tinggi antara para pemimpin dan politikus dari Venezuela. Disatu sisi Presiden Maduro yang kembali terpilih pada Mei 2018 melangsungkan sumpah jabatan pada 10 Januari 2019 dan Majelis Nasional dipimpin oleh pihak oposisi semakin memperkeruh suasana. OAS sebagai salah satu organisasi Internasional di Amerika Latin telah menentukan sikap untuk menentang Pemerintahan Maduro yang di anggap tidak sah, tidak demokratis dan tidak mewakili kepentingan rakyat. Sehingga pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia menjadi salah satu hal yang dikritisi serta diindikasi menjadi penyebab utama keterpurukan ekonomi hingga migrasi massif yang dilakukan warga Venezuela. Merambatnya isu-isu pada Negara-negara tetangganya menyebabkan hal ini menjadi masalah sekaligus isu internasional.

Meski bantuan kemanusiaan telah dilaksanakan namun Negara-negara berkembang di sekitar Venezuela (contohnya Ekuador) yang didatangi para imigran merasa kesulitan dan membutuhkan bantuan donor-donor dari Negara lebih maju dalam hal ekonomi seperti Amerika Serikat. Bahkan ada 95 organisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, UNHCR, meluncurkan program yang dinamakan Rencana Respons Regional untuk Pengungsi dan Migran dari Venezuela. (BBC News, 2019)

Kesimpulan

Hubungan antara Venezuela dan Organisasi Internasional OAS (The Organization of American States) sedang berada dalam keadaan memanas dalam menyikapi kondisi yang terjadi di Venezuela terkait krisis ekonomi yang terjadi hingga maraknya imigran gelap yang meninggalkan Negara itu berpindah tempat ke negara tetangga demi kehidupan yang lebih baik. Menurut teori Regionalisme dimana suatu hubungan terjalin antara Negara-negara yang berada dalam satu region/wilayah/letak geografis yang sama terjadi dalam kasus ini dimana Negara Venezuela yang berada di kawasan Amerika Latin membawa dampak dari krisis yang terjadi di negaranya pada Negara-negara yang berada di sekitarnya termasuk dampak langsung mengenai imigran-imigran miskin yang menyebar keluar dari Venezuela.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun