Pada tanggal 10 November 2020 Habib Rizieq Shihab, Imam Besar organisasi Front Pembela Islam (FPI) kembali ke Jakarta dari Arab Saudi. Kedatangannya disambut oleh orang banyak, hingga dipasangnya bermacam billboard dan banner di beberapa wilayah. Puluhan bahkan ribuan pengikut Habib Rizieq berkumpul di Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang sejak subuh. Hal itu lah yang menimbulkan suatu kontroversi, karena dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini.
Organisasi FPI ini, yang dipimpin oleh Habib Rizieq telah lama indentik dengan "main hakim sendiri" atau bagi pengikutnya disebut dengan "amar ma'ruf nahi Munkar". Dari kegiatan- kegiatan yang dilakukan FPI dalam rangka menumpas perbuatan buruk, FPI diberi julukan atau diberi label sebagai "preman berjubah". Label tersebut disematkan oleh Ahmad Syafii Maarif, Ketua Umum PP Muhammadiyah 1997-2005.
Kerumunan massa yang disebabkan oleh para pengikut Habib Rizieq ini melanggar protokol kesehaan yang telah ditetapkan. Akibatnya Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan dipanggil oleh kepolisian untuk dimintai keterangan. Bahkan Kapolri Jenderal Idham Azis juga mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat lantaran tidak melaksanakan perintah terkait pengamanan protokol kesehatan Covid-19. Karena pelanggaran protokol Kesehatan yang terjadi ternyata tidak hanya terjadi di Jakarta saja, yaitu terjadi di Kota Bogor pula.
Kedatangannya ke Indonesia ini pun menuai pro dan kontra, yang diwarnai dengan perdebatan antara Menkopulham Mahfud MD dan wakil ketua umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Karena kedatangannya ke tanah air ini bertepatan dengan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Dampak kepulangan Rizieq sepertinya akan menjadi oposisi bagi Presiden Jokowi. Kata Najib, "Kehadiran Rizieq akan memberi dampak pada isu kontroversial seperti Omnibus Law UU Cipta Kerja dan UU HIP. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, dia (Rizieq) dapat memimpin massa dan mengadakan protes berjilid-jilid. Hal ini akan memberi kekuatan pada protes-protes melawan pemerintah.".
Mengapa hal ini menjadi kontroversi ? jelas saja karena hal tersebut dapat merugikan orang banyak. Apalagi dimasa pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, dari adanya kerumunan massa tersebut memungkinkan terjadinya kenaikan kasus COVID-19. Alangkah lebih baiknya kita hindari kerumunan massa yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain, protokol Kesehatan pun telah diberitahukan yang artinya kita harus mematuhinya. Langkah kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini mungkin itu yang terbaik walaupun menimbulkan kontroversi, karena mereka pun memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya.
