Menuju Keadilan Sosial: Transformasi Pancasila untuk Rakyat Indonesia

BOGOR, Zahra Sintyanury - Pancasila, oh Pancasila. Siapa yang tidak kenal dengan ideologi dasar negara kita yang tercinta ini? Sudah sejak lama Pancasila menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Namun, seringkali kita hanya mengenalnya secara kasar, tanpa benar-benar memahami makna dan implikasi dari setiap sila yang terkandung di dalamnya.

Salah satu sila yang sering kali menjadi sorotan adalah sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini seakan menjadi tonggak utama dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Namun, apakah kita benar-benar telah mengemukakan realisasi dari sila ke-5 ini secara baik dan benar?

Realisasi Subjektif Pancasila

Secara subjektif, mungkin banyak dari kita merasa bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Masih banyak ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap layanan kesehatan. Disisi lain, ada pula yang merasa bahwa upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial sudah cukup baik, meskipun masih perlu perbaikan di berbagai aspek. 

Oleh karenanya, hal ini mengacu pada kesadaran dan kesungguhan setiap individu dalam memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini melibatkan sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan kepedulian terhadap sesama manusia.  Kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda harus bisa menjadi agen perubahan yang memperjuangkan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat.

Selain itu, sikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan orang lain sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis guna mewujudkan nilai-nilai pancasila itu sendiri.

Realisasi Objektif Pancasila

Jika kita melihat secara objektif, memang masih banyak yang harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu. 

Guru Garis Depan (GDD) yang bertugas di pedalalaman Pulau Buru, Maluku, pada Januari 2018, menyusuri sungai karena keterbatasan akses. AHMAD ARIF