Kebijakan Jalan Raya Pos Daendels di Masa Kolonialisme dan Imperialisme Eropa

Kebijakan Jalan Raya Pos Daendels di Masa Kolonialisme dan Imperialisme Eropa

Kolonialisme atau sering disebut dengan penjajahan adalah suatu upaya yang dilakukan suatu negara untuk menguasai wilayah tertentu di luar negaranya. Sedangkan imperialisme memiliki arti sebuah kebijakan di mana negara besar memiliki kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Contohnya imperialisme yang terjadi ketika sebuah negara menaklukkan atau menempati tanah-tanah itu.

Pada tahun 1795 kondisi pemerintahan Belanda mengalami perubahan besar. Negara Perancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Bataaf. Perubahan pemerintahan Belanda berdampak pada penguasaan wilayah Hindia Belanda.

Wilayah tersebut sebelumnya dikuasai oleh Albertus Hendricus Wiese yang menjabat dari tahun 1805-1808. Ia digantikan oleh Herman Willem Daendels yang dikirim oleh pemerintah Perancis untuk menjalankan pemerintahan Hindia Belanda sebagai Gubernur yang ke-36. 

Ia menjabat dari tahun 1808 sampai tahun 1811. Pada masa waktu tersebut Daendels telah membuat kebijakan-kebijakan yang menyusahkan bagi rakyat Indonesia, namun tidak semua kebijakannya bersifat merugikan.

Daendels memerintahkan kepada bawahannya untuk membuat Jalan Raya Pos sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer di Pulau Jawa. Jalan Daendels tersebut membentang dari daerah Anyer hingga Panarukan. Jalan tersebut telah memudahkan banyak orang khususnya para pedagang yang telah diberi keuntungan karena sebelumnya mereka sering menggunakan transportasi air namun berpindah haluan ke Jalan Raya Pos. 

Walaupun jalan tersebut memberi keuntungan pada pedagang dan membantu mobilisasi tentara Belanda, pembangunannya dilakukan secara sistem kerja paksa dan mengakibatkan meninggalnya ribuan korban jiwa.  

Menurut beberapa sumber yang telah saya baca kenyataannya Daendels telah memberi upah pada wakil setiap wilayah dan jumlah upah sesuai dengan tingkat kesulitan tempat tersebut. Bahkan, Daendels telah memberi nasi dan garam untuk makan para pekerja-pekerja. Akan tetapi berbagai macam hal yang diberi oleh Daendels tidak sampai pada tangan pekerja yang sangat mengkhawatirkan di masa itu.

Seharusnya Gubernur Hindia Belanda tersebut bisa memastikan agar tidak terjadi kemungkinan korupsi atau hal lain yang membuat pekerja pembangunan jalan tidak mendapatkan hak upah dan konsumsi.

Seperti contohnya memastikan bahwa wilayah-wilayah tersebut tidak dalam kondisi kekurangan uang dan tidak berpikiran untuk menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kekurangannya. 

Selain itu Daendels seharusnya memiliki sifat kemanusiaan agar orang-orang tidak salah paham dengan proses pembuatan Jalan Raya Pos. Memberikan istirahat sewajarnya serta memastikan para pekerja tidak kekurangan dalam konsumsi merupakan tugas Daendels karena ialah yang ingin jalan tersebut selesai.