Gibran dan Akrobat Politik yang Mengejutkan

Dinamika politik menuju pemilu presiden (Pilpres) 2024 penuh kejutan dan sangat menyita perhatian. Dua hari setelah pembukaan resmi pendaftaran bakal calon presiden-wakil presiden atau beberapa hari menjelang penutupan pendaftaran bakal capres-cawapres pada 25 Oktober 2023, fenomena politik tak biasa benar-benar terjadi. Pada 21 Okober 2023, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, kader PDI-P secara resmi menerima rekomendasi dukungan politik dari Partai Golkar untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Saat pembacaan putusan rapat pimpinan nasional Partai Golkar yang mendukungnya berpasangan dengan Prabowo, Gibran hadir langsung di Kantor DPP Golkar. 

Ia juga secara khusus menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Partai Golkar yang telah mendukungnya menjadi bacawapres Prabowo. Ia juga menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan Prabowo terkait komitmen dukungan yang telah diberikan Partai Golkar.

Sebelumnya ia telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan untuk melakukan silaturahmi politik sekaligus meminta restu. 

Gibran juga telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra dan secara gamblang Yusril menyatakan dukungannya kepada Gibran.

Malamya, Gibran bertemu dengan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. Selain itu, ia juga menghadiri deklarasi dukungan relawan untuk dirinya maju sebagai cawapres Prabowo di Tugu Proklamasi.  

Di hari berikutnya, Gibran menemui Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono untuk melakukan silaturahmi politik. 

Dan bertepatan dengan peringatan Hari Santri, 22 Oktober 2023 yang diperingati di Kota Surabaya, Jawa Timur, Jokowi, bapak kandung Gibran saat ditanya wartawan terkait langkah politik Gibran, menyatakan restu dan dukungannya kepada Gibran untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendampingi Prabowo.

Manuver dan sikap politik Gibran di atas benar-benar menunjukkan suatu akrobat politik yang sangat canggih. 

Baru dua tahun menjadi Wali Kota Solo, berbekal  putusan kontroversial MK atas Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membolehkan warga negara belum berusia 40 tahun namun pernah atau sedang menjadi kepala daerah atau pejabat publik yang dipilih melalui  pemilu mendaftar sebagai calon presiden dan atau wakil presiden.