Memunculkan Kembali Eksistensi Ekonomi Kerakyatan Melalui 4 Pilar

Saya bukan seseorang yang mengerti teori-teori ekonomi secara text book. Namun, sebagai seorang berlatar pendidikan ilmu politik dan pemerintahan, saya kerap kali hadir di tengah masyarakat saat hasil perahan text book ekonomi tersebut tertuang. Beberapa kali saya terlibat dalam kegiatan sosial yang mengarah pada konteks kesejahteraan masyarakat di beberapa wilayah, khususnya pedesaan.

Dalam realitanya, terkadang sebuah analisa mendalam pemerintah mengenai kesejahteraan seringkali dimentahkan oleh luputnya perhatian pembuat kebijakan itu sendiri terhadap titik-titik sentral yang sebenarnya terlihat dengan jelas. Saat ini, dapat kita lihat bahwa pemerintah tidak sepenuh hati mendukung pendorong roda perekonomian. Hal itu saya katakan karena 4 pilar ekonomi yang terdiri dari UMKM, Nelayan, Petani, dan Buruh tidak terakomodasi dengan baik terkait.

 Seorang profesional dalam bidang ekonomi yang juga Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, mengatakan bahwa keempat pilar tersebut memegang peranan sentral dalam perekonomian karena sebagian penduduk indonesia berprofesi di 4 bidang tersebut. Menurutya, saat keempat pilar tersebut mampu tergerak dengan baik, maka akan memperkuat roda perekonomian, dan akan menstimulus perekonomian nasional menjadi lebih baik. Kurang lebih saya setuju dengan pemikiran HT tersebut, karena berdasarkan pengalaman saya di lapangan, bahwa populasi masyarakat menengah ke bawah sangat padat pada sektor UMKM, Petani, Nelayan dan Buruh. Sehingga dapat diambil kesimpulan jika kesejahteraan mereka terangkat, maka kesejahteraan dalam skala nasional akan bisa diperbaiki.

Sejauh ini saya melihat Hary Tanoesoedibjo tidak sekedar berwacana dalam pengembangan 4 pilar tersebut, dia memiliki komitmen yang kuat dalam menyelamatkan keempat aktor ekonomi kerakyatan, agar sektor-sektor strategis itu tidak ditinggalkan oleh pelakunya.

Di sektor UMKM saya melihat HT konkret dalam pengembangan melalui bantuan kurang lebih 10.000 gerobak yang dibagikan di seluruh nusantara. Mengabaikan pergunjingan di media sosial yang mengatakan bahwa ini hanyalah cara HT untuk mendongkrak elektabilitas, saya rasa ini langkah yang luar biasa jika dibandingkan dengan puluhan anggota dewan yang malah menilep uang rakyat dengan modus perjalanan dinas.

Di sektor nelayan, kalau tidak salah saya sempat berdiskusi dengan salah satu teman aktivis di Sumatera, bahwa saat ini di daerah tempat tinggalnya di kawasan Pantai Purus, HT telah mendirikan Koperasi Simpan-Pinjam bagi nelayan, agar nelayan tidak mengalami kesulitan dalam segi permodalan. Selama ini kita bersama mengetahui bahwa suku bunga pinjaman tidak terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, hingga tidak jarang mereka menjadi korban dari rentenir daerah setempat yang memberi jangka waktu cicilan lebih panjang, namun bunga sangat besar.

Beberapa contoh di atas menurut saya adalah salah satu langkah tepat yang memang dibutuhkan masyarakat secara langsung. Ke depan saya berharap pihak-pihak lain khususnya pemerintah dapat lebih serius dalam mensejahterakan sektor UMKM, Nelayan, Buruh dan Petani. Karena saat mereka dapat ditarik ke level kesejahteraan yang lebih tinggi, sangat dimungkinkan mereka juga akan membantu masyarakat lain di sekitarnya, sehingga akan memiliki implikasi yang positif pada pembangunan daerah masing-masing.