Pemerintahan Jokowi Harus Berikan Jaminan Kepastian Hukum untuk Investor

Pidato Presiden Joko Widodo dalam acara APEC CEO Summit 2014 di China National Convention Center Beijing merupakan langkah positif untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Di hadapan para pimpinan perusahaan yang menghadiri KTT APEC, Jokowi mengundang para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sejumlah peluang investasi yang bisa dimanfaatkan disampaikan secara gamblang oleh Jokowi pada kesempatan tersebut.

Dalam pidato di forum berskala internasional itu Jokowi menguraikan beberapa peluang investasi di beberapa sektor, khusunya proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah Indonesia siap membangun 24 pelabuhan dan membangun enam transportasi masal di enam kota besar Indonesia ujar Jokowi. Rencana pembangunan tol laut dan target pemenuhan listrik 35 ribu megawatt juga disampaikan Presiden pada kesempatan tersebut.

Pidato Jokowi ini dinilai sangat baik dalam rangka meyakinkan para investor asing guna menanamkan modalnya dengan harapan dapat membantu laju pembangunan yang sedang direncanakan oleh pemerintah. Sebagai negara yang terus berkembang Indonesia tidak dapat menutup diri pada investasi asing. Justeru dengan semakin banyak investasi yang masuk ke dalam negeri akan menuai banyak manfaat pula bagi masyarakat Indonesia. Contoh kecil adalah, peluang terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Namun dalam menyikapi hal ini yang harus dibenahi oleh pemerintah adalah tentang kepastian hukum terhadap investasi yang akan masuk, agar investor dapat menanamkan modal usahanya dengan nyaman. Dalam beberapa kesempatan banyak sekali ganguan terhadap investasi yang masuk di beberapa daerah. Jika ini dibiarkan, tentu harapan yang diinginkan oleh Jokowi tidak dapat berjalan dengan baik. Kenyamanan dalam melakukan investasi pasti akan menjadi pertimbangan penting oleh investor sebelum menanamkan modalnya.

Sebagai contoh, sengketa lahan yang terjadi di Teluk Jambe Karawang Jawa Barat. Tanah yang telah memiliki status hukum tetap dari pengadilan yang memenangkan salah satu perusahaan swasta sampai saat ini masih diganggu oleh oknum pihak tertentu dan kasus tersebut sudah terjadi belasan tahun. Padahal perusahaan swasta itu ingin melakukan pengembangan investasi di wilayah tersebut.

Kemudian rencana reklamasi Teluk Benoa di Nusa Dua Bali, sampai saat ini masih mendapat penolakan keras oleh masyarakat dan LSM yang berdalih atas nama penceraman - pencemaran lingkungan dan lain-lain. Padahal reklamasi bukanlah sesuatu yang baru, dibeberapa negara  lain juga sudah melakukan hal tersebut. Sebut saja Singapura, Jepang, Abu Dabi, dan negara lainnya. Reklamasi merupakan bentuk konsekuensi logis dalam menunjang pembangunan untuk perluasan wilyah dan mewujudkan kota moderen.

Jika ditelaah lebih jauh, masih banyak lagi contoh investasi di daerah yang mendapat gangguan sehingga investor merasa tidak nyaman untuk meneruskan investasinya. Dalam hal ini, kesiapan daerah dalam menerima masuknya investasi sangat dibutuhkan. Penerimaan tersebut harus mendapat dukungan dari semua kalangan baik pemerintah daerah maupun pihak-pihak lain yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap investasi tersebut. Jokowi sendiri mengakui dalam pidatonya, banyak investor yang enggan berinvestasi di Indonesia karena soal pembebasan lahan dan perizinan yang masih berbelit.

Sebaiknya, harapan Jokowi ini disambut dengan baik oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi investasi yang masuk. Jika ada yang mengganggu sebaiknya diberi sanksi yang jelas agar ada efek jera bagi siapa saja yang telah menghambat pembangunan dan mempersulit masuknya investasi ke daerah. Terimakasih