Kemiskinan di Kota Palu

Palu adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Palu merupakan kota yang terletak di Sulawesi Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Donggala di sebelah barat dan Utara, Kabupaten Sigi di sebelah selatan, dan Kabupaten Parigi Moutong di sebelah timur. Kota Palu juga adalah pusat perekonomian dan pembangunan di Sulawesi Tengah.

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang dipengaruhi berbagai faktor yaitu tingkat pendapatan, pendidikan, lokasi geografis dan kondisi lingkungan. Kemiskinan perkotaan kini semakin menjadi isu yang mendesak untuk ditangani terkait dengan tren dinamika pembangunan perkotaan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu tahun 2017, Kota Palu sendiri memiliki presentase penduduk miskin paling rendah menurut Kota/Kabupaten di Sulawesi tengah dikarenakan pada tahun 2013 -- 2017 kemiskinan di Kota Palu terus mengalami penurunan ini disebabkan karena Palu adalah pusat perekonomian dan pembangunan di Sul-Teng. Tahun 2013 terdapat 25,9 ribu penduduk miskin ( 7,24 persen ), pada 2014 sebanyak 25,67 ribu jiwa (7,05 persen), tahun 2015 sedikit mengalami peningkatan menjadi 27,19 ribu jiwa (7,42 persen), di tahun 2016 kembali turun menjadi 26,24 ribu jiwa (7,06 persen), dan di tahun 2017 turun lagi ke angka 25,50 ribu jiwa (6,74 persen).

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dari sisi pengeluaran. Jadi dalam hal ini penduduk miskin dianggap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) garis kemiskinan terbentuk atas dua dimensi, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengaluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 2100 kilokalori perkapita perhari. Tahap penghitungan garis kemiskinan makanan pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference population) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas garis kemiskinan sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. Garis Kemiskinan Sementara dihitung berdasar Garis Kemiskinan periode sebelumnya yang di inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebetuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan,sandang, pendidikan dan kesehatan.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Pada periode tahun 2016, akselerasi garis kemiskinan naik sebesar 4,89 persen, yaitu dari Rp.451.437,- per kapita pada tahun 2016 menjadi Rp.473.555,- per kapita pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan provinsi Sulawesi Tengah, garis kemiskinan Kota Palu jauh lebih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017 garis kemiskinan Kota palu Rp. 473.555,- per kapita perbulan sedangkan garis kemiskinan provinsi Sulawesi Tengah Rp. 391.763,- per kapita perbulan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pengukuran kemiskinan Indonesia terdiri dari 3 indeks yaitu, P0, P1, dan P2. P0 adalah presentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (GK). Seperti yang kita ketahui perkembangan jumlah dan presentase penduduk miskin di kota palu cenderung menurun dalam periode 2013-2017. Dimensi lain yang perlu diperhatikan selain jumlah dan presentase penduduk miskin adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Indek kedalaman kemiskinan ( proverty gap index-P1 ), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan ( proverty severity index-P2 ) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada tahun 2016 di Kota Palu menunjukkan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dibandingkan dengan tahun 2017 dari 1,19 menjadi 1,02. Hal tersebut mengindikasikan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sedikit mengalami penurunan, yang artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin agak mendekati garis kemiskinan. Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Palu juga mengalami penurunan dari 0,32 pada tahun 2016 dan menjadi 0,24 pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin mengalami penurunan.(sumber:BPS)

Perbandingan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) antara Kota Palu dengan Provinsi Sulawesi tengah, pada tahun 2017 P1 Kota Palu 1,02 dan P1 Provinsi Sulawesi tengah tahun 2017 adalah 2,55. P2 Kota Palu pada tahun 2017 adalah 0,24 sedangkan P2 Sulawesi Tengah adalah 0,72.

Perkembangan kemiskinan Kota Palu di antara kabupaten se-sulawesi tengah, pada tahun 2017, perkembangan kemiskinan di tingkat kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah cukup bervariasi. Dalam hal ini kota palu selalu menjadi penyumbang presentase kemiskinan terendah dari tahun ke tahun dibanding dengan kabupaten yang lain. Angka kemiskinan di kota palu tidak pernah menyentuh angka 10% selama periode 2011 -2017, 2011 (9,24), 2012 (8,58), 2013 (7,24), 2014 (7,05), 2015 (7,42), 2016 (7,06), dan pada tahun 2017 (6,74). Angka presentase kemiskinan yang tidak pernah menyentuh angka 10% disebabkan karena kota palu yang merupakan pusat perekonomian dan pembangunan di provinsi Sulawesi tengah serta kota palu yang merupakan ibukota provinsi Sulawesi Tengah.