Dikutip dari tayangan Kompas.com, 02/01/2023, Willy Aditya sebagai salah seorang Ketua DPP Partai Nasdem mempersilahkan PKS dan Demokrat untuk mendeklarasikan diri sebagai bagian dari Koalisi Perubahan. Masalahnya, koalisi ini harus melibatkan Partai Nasdem. Pertanyaannya, mengapa Willy tak mengajak untuk Deklarasi bersama..? Bertiga sekaligus Nasdem, Demokrat dan PKS..?
Kesannya kok tak kompak gitu. Seakan-akan ada garis demarkasi yang membelah diantara ketiga partai politik tersebut. Nasdem disebelah sini. Sedang Demokrat-PKS disebelah sana. Apakah Nasdem mulai pesimis terhadap Koalisi Perubahan..? Tak lagi berharap besar untuk jalan terus. Atau sudah realistis..? Menyadari bahwa eksistensi Demokrat-PKS amat-amat penting.
Kondisi itu yang saya tangkap dari anjuran Willy Aditya. Memberi ruang kebebasan buat Demokrat dan PKS. Cuma, ketika menyimak komentar Willy berikutnya, saya agak mengernyitkan dahi. Mengapa, karena menunjukkan sikap ego dan standard ganda Nasdem. Satu sisi bertindak sebagai “penguasa”. Pada sisi lain, menciptakan parameter yang tidak sama terhadap perjalanan koalisi.
Masih merupakan analisa saya dari sumber yang sama, walau kasih kebebasan Willy Aditya ternyata juga mendikte Demokrat dan PKS. Soal pendamping Pak Anies sebagai cawapres, Nasdem ingin ditentukan lewat diskusi secara bersama-sama. Jelasnya Willy berkata, “Tapi keputusan akhir nanti bisa kita rembuk bersama yang mendampingi Mas Anies” (Kompas.com, 02/01/2023).
Mengapa harus demikian..? Menurut Willy kita wajib belajar dari perjalanan sejarah. Dimana wapres sering di posisikan hanya sebagai penggunting pita atau ban serep. Maka agar tidak lagi diperlakukan begitu, penting bagi capres-cawapres agar diciptakan secara dwi tunggal. Juga betul-betul pakai kalkulasi mendetail. Lewat variabel yang telah disepakati bersama-sama oleh Nasdem, Demokrat PKS.
Pertanyaannya sekarang..? Mengapa Willy yang merupakan elit Nasdem baru sekarang bicara seperti itu..? Kemana dulu saat hendak putuskan Anies Baswedan sebagai capres, kok tidak menggariskan soal “kita rembuk bersama”..? Faktanya, ketika deklarasikan Anies, Nasdem terlihat jalan sendiri. Inilah yang saya maksud tadi ego Partai Nasdem.
Yang membuat saya mengernyitkan dahi lebih dalam, Nasdem bisa-bisanya menciptakan standard ganda. Pakai ukuran berbeda terhadap Demokrat dan PKS ketika berproses dalam rencana perjalanan Koalisi. Jika dianggap menguntungkan, kelihatan Nasdem jalan sendiri. Namun jika dirasa merugikan, barulah Demokrat PKS diberi garis harus terlebih dulu bicara sama Nasdem.
Saat ini, setelah sukses “mencaplok” Anies, Nasdem sangat gencar sekali bicara soal kesetaraan. Ahmad Ali, salah satu Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, berharap supaya koalisi dibangun atas dasar prinsip kesetaraan. Masing-masing parpol tidak boleh saling memaksakan kehendak. Apalagi sampai muncul kesan mengunci dukungan.
Yang saya heran, ditengah dorongan prinsip-prinsip tersebut Nasdem justru berharap cawapres Anies bukan dari kalangan parpol. Yang dilirik Nasdem adalah mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sebuah keinginan yang sama sekali ada diluar bayangan Demokrat-PKS. Lalu dimana penerapan prinsip kesetaraan, tak boleh paksakan kehendak dan kunci dukungan yang di gembar-gemborkan oleh Nasdem..?
Anda tentu ingat pepatah “Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri”. Artinya, melakukan suatu pekerjaan tanpa dipikir akibatnya bisa kena diri sendiri. Ya itulah yang dilakukan Nasdem saat ini. Kasih tata nilai tentang kewajiban koalisi yang harus dijalankan oleh Demokrat dan PKS, tapi Nasdem malah ingkar. Ibaratnya, Nasdem hanya pandai merangkai kata. Tapi tak mampu berbuat nyata.
