Kepentingan "Tak Clear" Ganjalan Koalisi Nasdem Demokrat PKS

Sebelumnya, sosok Anies Baswedan sangat lengket dengan PKS. Tak terhitung beberapa kali Gubernur DKI Jakarta yang akan lengser pada 16 Oktober 2022 itu, hadir dalam acara partai ini. Bahkan menjadi rahasia umum di dunia politik. Bahwa meskipun bukan seorang pengurus, Anies akan dijadikan capres oleh PKS.

Dalam hitungan saya, begitu Nasdem tentukan keputusan untuk mencapreskan Anies, akan disambut gembira oleh PKS. Bahkan bisa jadi langsung menyatakan gabung ke Nasdem. Guna memperkuat suara memenuhi presidential threshold yang 20 persen itu. Dengan demikian, hanya tinggal nunggu datangnya Demokrat. Yang sejak awal, juga terlihat “runtang-runtung” dengan Nasdem.

Tapi hitungan saya meleset. Lewat salah seorang petingginya Mardani Ali Sera, merespon keputusan Nasdem soal pencapresan Anies, tanggapan PKS semakin ngambang. Disarikan dari laporan Kompas.com 05/20/2022, kata Mardani PKS malah enggan terburu-buru untuk mengumumkan teman koalisi. Lebih jauh, Mardani menilai pengumuman capres cawapres saja belum cukup.

Ada apa sebenarnya..? Mengapa pencapresan Anies yang “orangnya” sendiri tak cukup menjadi dorongan bagi PKS untuk segera gabung ke Nasdem..? Jawabnya, ternyata ada syarat lain yang diinginkan. Masih mengacu pada pernyataan Mardani, katanya pengumuman capres hendaknya dilengkapi dengan beberan struktur kabinet di pemerintahan yang akan diusung. Gampangnya, juga harus ada kejelasan soal komposisi menteri.

Rencana koalisi Nasdem Demokrat kelihatannya punya dilema serupa dengan PKS. Meskipun jenisnya beda. Dikutip dari sumber yang sama, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menjelaskan soal hambatan pembentukan koalisi ketiga partai politik. Terinci, Willy berujar, “..enggak bisa kawin paksa, tentu proses…chemistry dua ranah, ranah antar partai, dan ranah antara kandidat (capres-cawapres)..”.

Apakah soal ranah kandidat tersebut yang menyebabkan hingga kini Demokrat nampak kurang bersemangat lagi mengejar Nasdem..? Apakah itu pula yang menyebabkan Ketua Dewan Pembinanya Bapak SBY hingga berujar pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil serta menyebut ada upaya nanti hanya di ikuti oleh dua pasangan capres-cawapres..?

Kalau benar, maka apes itu nasib anak Pak SBY si Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Langkahnya cabut dari TNI demi meneruskan langkah orang tua menjadi pimpinan eksekutif nasional bisa kandas. Kelihatannya, Nasdem atau PKS kurang berkenan terhadap AHY untuk jadi cawapres Anies. Kalau berkenan, sudah dari dulu itu terbentuk koalisi Nasdem PKS Demokrat.

Rupanya soal kandidat dan struktur kabinet itu yang sementara ini jadi hambatan. Sekarang, saya kembalikan kepada para pembaca sekalian. Silahkan lakukan penilaian terhadap kualitas kepentingan yang jadi soal hingga koalisi ketiganya tak kunjung terbentuk. Apakah hambatan tersebut tergolong sebagai kepentingan pribadi golongan partai itu sendiri, atau masuk kategori kepentingan masyarakat..?