Sangat informatif hasil riset yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Riset yang ada hubungan dengan kasus Ferdy Sambo ini dipaparkan dalam Acara Sapa Indonesia Malam Kompas TV bareng Aiman Wicaksono, Kamis malam 25 Agustus 2022.
Ada dua hal menarik yang menjadi perhatian saya dan perlu diungkap. Pertama, tentang perbedaan indeks naiknya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Kedua, soal korelasi atau hubungan naiknya kepercayaan masyarakat itu dengan peran presiden kita Bapak Joko Widodo.
Disarikan dari tayangan Kompas TV tersebut, Burhanuddin Muhtadi memaparkan, terdapat beda tingkat kepercayaan masyarakat antara sebelum dan sesudah penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka oleh Kapolri. Saat baru terjadi kasus dan belum ada tersangka, kepercayaan terhadap institusi kepolisian sempat menurun. Namun langsung naik lagi hingga 50 persen setelah Ferdy Sambo tersangka. Kata Bung Burhan, setelah penetapan tersangka tingkat kepercayaan publik meningkat menjadi 54 persen.
Survei yang diadakan pada periode 11-17 Agustus 2022 tersebut mencakup 1.229 responden. Melalui tekhnik wawancara lewat sambungan telepon. Yang menarik, selain soal diatas, Indikator juga menemukan hal lain. Yaitu, masyarakat cukup percaya bahwa Kapolri Listyo Sigit Prabowo akan mengusut kasus Brigadir Joshua atau J. hingga tuntas. Merinci hal tersebut, Bung Burhan mengatakan, sebanyak 65.7 persen masyarakat percaya terhadap janji Kapolri untuk mengusut tuntas kasus Ferdy Sambo secara transparan, obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan.
Selanjutnya, Bung Burhan juga menemukan adanya korelasi antara naiknya kepercayaan publik terhadap kepolisian itu dengan peran Presiden Jokowi. Hal ini wajar. Mengingat, sejak awal bergulirnya kasus Brigadir J, Presiden kita memang serius memantau. Bahkan sangat aktif ikut mengawal. Menurut saya, bagi presiden tuntasnya kasus itu adalah yang utama. Karena merupakan taruhan besar bagi institusi penegak hukum. Jangan hanya karena melindungi oknum jenderal lalu membuat rusak nama kepolisian dimata publik.
Peran Pak Jokowi, dalam catatan saya, setidaknya terpantau melalui empat kali pemberitaan media. Mulai dari yang masuk kategori lunak, keras hingga marah. Pertama, saat beliau mengunjungi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Selasa 12/7/2022. Tepatnya empat hari setelah Brigadir J. terbunuh. Ketika itu, Jokowi hanya memberikan pernyataan singkat. "Proses hukum harus dilakukan". (BeritaSatu, 9 Agustus 2022).
Kedua, ketika berada di Pulau Rinca Nusa Tenggara Timur, Kamis 21 Juli 2022. Selain minta agar diusut tuntas, Presiden juga menekankan perlunya transparansi dalam proses penegakan hukum. Tidak boleh ada satupun hal yang ditutup-tutupi. Agar citra kepolisian tetap baik di mata masyarakat. Hanya dengan cara seperti itu kepercayaan publik akan kembali tumbuh. "Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan". Demikian Jokowi dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/7/2022).
Ketiga, pada waktu bertemu beberapa pimpinan redaksi media nasional di Istana Merdeka, Rabu 13/08/2022. Presiden kita Jokowi kembali buka suara soal kasus tersebut. Sama seperti pertama dan kedua tadi, agar ada proses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sebelum itu, Kepala Negara memberi instruksi tersendiri pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hingga akhirnya terbentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjenpol Gatot Eddy Pramono. (TribunNews.com, 13 Juli 2022).
Keempat, kala presiden marah karena kasus Brigadir J tak kunjung menunjukkan perkembangan signifikan. Terkesan lambat sekali. Momen marahnya Presiden disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Tepatnya kala bertemu Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelum rapat dengan Presiden Jokowi. Kata Pak Mahfudz menirukan ucapan Pak Pramono, "Wuhhh tegas Pak, yakin saya, Pak Presiden marah betul dan kenapa lama (penyelesaiannya)". (SindoNews.com, 18 Agustus 2022)
Masih dari sumber yang sama, tempo itu Pak Mahfudz memang sedang ke istana dipanggil Presiden untuk rapat. Kepada Pak Menteri, Presiden lagi-lagi minta agar kasus tewasnya Brigadir J cepat diselesaikan supaya tidak menimbulkan isu macam-macam. "Terus ada rapat lagi, saya ketemu Presiden, diarahkan supaya jangan menimbulkan isu yang macem-macem, supaya cepat diselesaikan, jangan ada yang ditutupi". Demikian penyampaian Pak Mahfudz kepada para wartawan.
