Pada tahun 1945-1949 Indonesia mengalami sebuah revolusi yang sangat pelik. Kembalinya Belanda setelah proklamasi kemerdekaan tentu tidak mudah diatasi.Terutama tujuan Belanda kembali ke Indonesi adalah untuk mengobrak-abrik Indonesia. Tentunya devide et empera sebagai politik licik ala Belanda kembali digalakan. Terutama setelah beberapa kali perundingan dan agresi militer yang pihak Belanda lakukan. Puncaknya Belanda membagi-bagi wilayah Indonesia menjadi negara federasi. Pihak negara-negara federasi kemudian membentuk BFO atau Bijeenkomst Voor Federal Overleg, yaitu sebuah permusyawaratan federalis yang dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi antara negara-negara bagian.Â
Tidak disangka ternyata pihak BFO ini tidak semuanya dimotori dan terpengaruh begitu saja oleh pihak Belanda. Meski di negara-negara bagian sering kali membuat citra negara Republik buruk. Pihak BFO terutama atas diangkatnya Anak Agung Gde Agung sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT), mulai menginisiasi diadakannya konsensus antara pihak Republik dengan pihak Federalis. Karena dalam pandangannya RI ini seharusnya bersatu bukan malah terpecah belah seperti ini. Maka pada tanggal 18 Februari 1948 dimulailah Goodwilll Mission yang mana misi ini ditandai dengan pengiriman beberapa delegasi dari NIT ke Yogyakarta (pihak Republik).Â
Para delegasi ini diterima dengan baik oleh pihak Republik. Di Yogya, mereka bebas ingin menemui siapapun baik itu dari golongan tokoh maupun golongan-golongan lainnya. Hingga tanggal 29 Januari 1948 mereka akhirnya kembali ke NIT dengan membawa hasil yang memuaskan. Sebut, akhirnya pihak BFO membentuk komisi penghubung untuk berunding dengan para tokoh yang diasingkan di Bangka pasca Agresi Militer Belanda II. Setelah disepakati anggota komisi penghubung kemudian melakukan dua kali perundingan dengan tokoh-tokoh RI. Perundingan pertama membahas arah politik Indoneisa kedepannya. Sedangkan perundingan kedua disepakati akan diadaknnya konsensus nasional menuju pembentukan Negara Republik Indoneisa Serikat yang merdeka dan berdaulat.
Setelah itu, pada 14 april 1949, BFO melalui Anak Agung Gde Agung mengusulkan pembentukan konferensi untuk menyamakan kosepsi penyerahan kedaulatan Indonesia sepenuhnya dalam KMB nanti.Maka diadakanlah Konferensi Inter-Indonesia sebanyak dua kali. Pertama tanggal 20-22 Juli 1949 di Yogyakarta yang mana para anggota konferensi dibagi kedalam beberapa kepanitiaan kecil. Konferensi ini idtutupp dengan penyampaian hasil rapat kerja kelompok kecil ini. Meski begitu dalam konferensi Inter-Indonesia yang pertama ini masih ada beberapa masalah yang belum terpecahkan yang rencananya akan dibahas kembali pada konferensi inter-indonesia yang selanjutnya.
Konferensi Inter-Indonesia yang kedua selanjutnya diadakan di Jakarta pda tanggal 31 Juli-2 Agustus 1949. Konferensi Inter-Indonesia yang kedua ini membahas permasalahan-permasalahan yang belum terpecahkan pada konferensi sebelumnya serta disepakati beberapa keputusan, diantaranya disetujui merah putih sebagai bendera resmi, bahasa Indonesia sebagai bahsaa resmi, serta lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dalam hal ekonomi disepakati alat pembayaran yang sah  serta kegiatan ekspor-impor  harus diatur secara sentral, bagian keamanan disepakati pembentukan APRIS, pertahanan negara menjadi urusan pemerintah RIS serta negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri.
Selain berhasilnya konsesnsus nasional, konferensi Inter-Indonesia juga menjadi tonggak semangat baru dalam perundingan KMB selanjutnya serta menjadi bukti atas keyakinan bahwa baik kaum federalis maupun kaum Republik masih ingin berada dalam satu naungan, dalam nasionalisme yang sama, jiwanya masih bersama. Nyatanya konferensi Inter-Indonesia meyakinkan kepada dunia bahwa Indoneisa tidak mudah untuk dipecah-belah dengan mudah.
