Pandemi Covid-19 telah mengubah lanskap perawatan kesehatan secara global, dan di Indonesia, hal ini tidak berbeda. Salah satu perkembangan yang paling mencolok adalah munculnya layanan telehealth dan telemedicine yang semakin penting. Dalam artikel yang berjudul "Revisiting Health Information Technology Ethical, Legal, and Social Issues and Evaluation: Telehealth/Telemedicine and Covid-19" oleh Bonnie Kaplan dalam "International Journal of Medical Informatics" tahun 2020, berbagai masalah etika, hukum, dan sosial yang terkait dengan teknologi informasi dalam perawatan kesehatan, terutama dalam konteks telehealth dan telemedicine selama pandemi Covid-19, telah diuraikan secara mendalam.
Penting untuk memahami bahwa pandemi Covid-19 telah membawa tantangan yang serius bagi sistem perawatan kesehatan di Indonesia. Sebelumnya, penggunaan telemedicine dan telehealth di Indonesia tergolong rendah, dengan sebagian kecil dokter yang menggunakannya untuk berinteraksi dengan pasien. Namun, seiring dengan pandemi, pentingnya layanan ini telah meningkat secara dramatis. Layanan telehealth dan telemedicine memberikan solusi untuk mengatasi risiko infeksi Covid-19 yang dapat terjadi selama kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan. Ini memungkinkan pasien dan dokter untuk berkomunikasi dengan aman, menjaga jarak sosial yang diperlukan.
Namun, dalam mengimplementasikan layanan ini, berbagai masalah etika, hukum, dan sosial muncul di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam artikel ini. Salah satu masalah utama adalah kualitas perawatan yang diberikan melalui telemedicine. Sementara layanan ini sangat efektif dalam beberapa kasus, penting untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang setara dengan yang mereka terima dalam pertemuan tatap muka. Evaluasi kualitas perawatan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa telemedicine memberikan manfaat yang nyata bagi pasien.
Akses juga menjadi masalah yang harus diatasi di Indonesia. Meskipun teknologi informasi semakin tersebar luas, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di pedesaan atau daerah terpencil, dapat mengakses layanan telehealth dengan mudah. Ini menimbulkan pertanyaan etika tentang kesetaraan akses ke perawatan kesehatan.
Masalah persetujuan pasien juga menjadi pusat perhatian. Dalam telemedicine, seringkali tidak ada kesempatan untuk mendapatkan persetujuan fisik dari pasien, seperti yang biasa dilakukan dalam pertemuan tatap muka. Ini mengharuskan praktisi kesehatan untuk mengembangkan protokol yang jelas untuk mendapatkan persetujuan informasi dari pasien secara elektronik. Keamanan data dan privasi pasien juga menjadi isu sentral dalam konteks ini, karena informasi medis yang sensitif harus dijaga dengan sangat baik.
Dalam rangka menghadapi semua masalah ini, penulis artikel menyarankan perlunya pedoman yang diperbarui dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti dalam penggunaan etis telemedicine dan perawatan telehealth. Hal ini sangat relevan untuk Indonesia, di mana kebijakan perawatan kesehatan seringkali harus disesuaikan dengan konteks lokal yang unik.
Selain itu, penting untuk mempertimbangkan kegunaan layanan telehealth. Layanan ini harus dirancang agar mudah digunakan oleh pasien dan praktisi kesehatan. Hal ini memerlukan perhatian terhadap aspek desain antarmuka pengguna dan juga pelatihan yang memadai bagi para profesional kesehatan yang akan menggunakannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum yang mencakup pelatihan dalam penggunaan teknologi telehealth juga harus dipertimbangkan.
Implementasi layanan telehealth juga menghadapi tantangan komersialisasi dan perizinan. Di Indonesia, aturan dan peraturan yang mengatur praktik kesehatan sedang berkembang, dan penggunaan teknologi informasi dalam perawatan kesehatan juga perlu mematuhi kerangka regulasi yang ada. Ini adalah langkah yang krusial dalam memastikan bahwa layanan telehealth yang ditawarkan di Indonesia memenuhi standar etika dan hukum.
Selain itu, ada isu tanggung jawab yang harus dipertimbangkan. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam penggunaan telemedicine? Apakah dokter atau penyedia layanan telehealth? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan jelas dalam konteks hukum Indonesia.
Dalam konteks Indonesia, penggunaan teknologi informasi dalam perawatan kesehatan juga harus mempertimbangkan keanekaragaman budaya dan praktik medis yang ada. Layanan telehealth harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam secara kultural.
