Nama  : yusuf hasim
NIM Â Â : 20200710113
Tugas  : Berita Matkul Jurnalistik
" MENATA ULANG DESAIN OTONOMI DAERAH "
Aktualilasi Konsep dan Kebijakan Desentralisasi dalam Negara Kesatuan
Oleh : Syarif Hidayat
(Peneliti BRIN, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia AIPI)
Silang kebijakan pusat dan daerah dalam penanganan corona yang bikin bingung, pelonggoran moda tranportasi yang diterbitkan oleh dinas perhubungan masih banyak kontrak oleh masyarakat. Peraturan Menteri nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama mudik idul fitri1441 H dalam rangak pencegahan virus corona justru dinilai membingungkan masyarakat. Kebijakan pusat berubah-ubah, penyaluran bansos di daerah jadi lambat, keputusan pemerintahan pusat yang beruba-ubah mengakibatkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat menjadi terhambat.Â
Hal itu diungkapkan ketau komite 1 DPD RI, Agustin Teras Narang di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dan selanjutannya kebijakan pusat soal PSBB yang tak  sinergis dengan kebijakan pusat, sehingga mengacaukan scenario pemerintahan daerah dalam penanggulangan pandemic corona.
Mengapa terjadi silang kebijakan anatara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam menangani pandemi ?
Akar persoalan konsep dan kebijakan desentralisasi di Indonesia, satu diantara karakteristik penting dari konsep dan implementasi desentrelisasi di indonesi adalah, adanya Ambivalensi antara orientasi ideologs dan teknis (maryanov, 1959), untuk mengawinkan kepentingan ideologi dan kepentingan teknis ini, maka biasanya desentralisasi dan otonomi daerah di hadirkan tetapi disertai dengan kontrol dan pengendalian yang ketat dan itu sebabnya terjadi ambivalensi.
