Wartawan Aceh Manja!!!

[caption id="attachment_208581" align="aligncenter" width="417" caption="(SUMBER: http://www.flickr.com/photos/yusufdaud/7848839278/in/photostream)"][/caption]

Menurut Juru Bicara Partai Aceh (PA), Fachrur  Rozi, jurnalis Aceh itu manja, dan hanya terus berharap bantuan dengan pemasangan iklan dari pemerintah Aceh. Pernyataan itu disampaikan dalam acara forum dialog antara Gubernur Aceh Zaini Abdullah dengan jurnalis/wartawan se-Aceh yang tergabung dalam organisasi PWI, AJI dan IJTI Aceh 17 Agustus lalu. Sontak pernyataan tersebut menimbulkan reaksi keras dari para jurnalis yang merasa Juru Bicara PA tersebut telah melecehkan profesi insan pers khususnya di Aceh.

Acara yang digagas atas inisiatif Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum dan Humas Sekda Aceh tersebut bertujuan membuka ruang dialog antara Gubernur/Pemerintah Aceh dan wartawan Aceh sambil berbuka puasa bersama, dimana sebelumnya terdapat stigma negatif dari para wartawan Aceh yang menilai Pemerintahan Aceh kurang responsif dan terbuka/transparan dalam berbagai kegiatan birokrasi pemerintahan, disamping akses yang begitu sulit bagi wartawan untuk melakukan . Namun acara tersebut dengan sangat disayangkan justru semakin menimbulkan kesan yang kurang bersahabat dari pemerintah Aceh terhadap wartawan akibat pernyataan Jubir PA tersebut.

Sebenarnya, jika kita secara jujur melihat kapasitas seorang Fachrul Rozi sebagai juru bicara sebuah partai lokal, rasanya tidak tepat untuk membuat pernyataan yang seolah “mewakili” kepentingan Pemerintah Aceh, yang mana seharusnya apabila memang pernyataan tersebut perlu dikeluarkan, maka hal itu disampaikan oleh Sekda Aceh, bukan jubir PA. Selanjutnya, secara etika dan moral pun tidak tepat membuat pernyataan yang “mengecilkan” profesi seseorang apalagi sebuah komunitas yang mana bekerja dan berperan dalam mendistribusikan berita dan perkembangan Aceh.

Profesi wartawan, adalah profesi vital dimana selain sebagai pendistribusi informasi dan fakta, wartawan juga berperan sebagai pengawas kebijakan yang paling efektif terhadap jalannya suatu pemerintahan, sehingga senang tidak senang wartawan adalah “pengkritik paling adil” menurut saya. Kenapa? Sebab setiap kritikan yang di-published selalu dihadapkan kepada publik, yang mana apabila kritikan tersebut tidak berimbang ataupun berat sebelah maka justru akan berdampak kepada “kepercayaan” publik atas media yang diusungnya. Melihat kenyataan tersebut seharusnya Pemerintah Aceh justru harus berterima kasih atas peran wartawan selama ini. Check and balance oleh media massa adalah salah satu cara menjalankan clean government dalam Pemerintahan Aceh yang terbilang masih seumur jagung itu.

Selanjutnya, bagi Fachrul Rozi sang jubir PA hendaknya kembali kepada peran utamanya sebagai jubir Parlok, bukan jubir Pemerintah Aceh sebab perlu orang-orang yang matang dan berpengalaman serta professional dalam membangun komunikasi yang efektif dan sehat dengan para awak media, sekaligus hal ini menjadi pelajaran bagi yang bersangkutan untuk tidak bersikap arogan sebagai bagian kecil dari sebuah partai lokal terbesar. Perlu kematangan dan kearifan dalam melihat keadaan dan situasi sebelum mengeuarkan pernyataan yang memancing kemarahan publilk/sebuah komunitas.

Yusuf Daud