Political Parties and Development: Peran Partai Politik Vietnam dan Laos terhadap Pembangunan Ekonomi

Partai politik merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem pemerintahan di suatau negara. Pada era demokrasi modern, peran partai politik menjadi elemen krusial dalam membentuk arah kebijakan suatu negara, termasuk dalam konteks ekonomi. Sebagai partai penguasa di suatu negara, peran partai politik biasanya memiliki dampak signifikan terhadap landasan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara. Pentingnya peran partai politik dalam pembuatan kebijakan ekonomi tidak hanya mencakup aspek legislasi, tetapi juga melibatkan proses perumusan kebijakan yang bersifat jangka panjang dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Di Asia Tenggara, Vietnam dan Laos adalah dua negara yang memiliki sejarah politik yang unik dan serupa, terutama dalam konteks perkembangan partai politik dan reformasi pembangunan ekonominya. Keduanya merupakan negara yang menganut paham komunis yang dipimpin oleh partai tunggal, yaitu Partai Komunis Vietnam (PKV) dan Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP). Kedua negara ini telah menjalani perjalanan politik yang dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme, perang, dan ideologi komunis. PKV dan LPRP memiliki peran sentral dalam pengembangan negara dan masyarakat, serta dalam menentukan arah pembangunan ekonomi

Vietnam dan Laos memiliki kondisi dan situasi yang sama dalam beberapa hal, diantaranya adalah; pertama, persamaan latar belakang politik dan momentum reformasi ekonomi. Vietnam dan Laos melakukan reformasi ekonomi sebagai adaptasi terhadap runtuhnya komunisme Uni Soviet. Kondisi ini menyebabkan Vietnam dan Laos kehilangan dukungan finansial sebagai negara satelit komunis. Vietnam dan Laos melakukan reformasi ekonomi dalam kurun waktu yang sama, yaitu pada akhir tahun 1980an. Kedua, letak geografis Vietnam dan Laos yang berada pada sub-regional yang sama. Implikasinya adalah Vietnam dan Laos mendapatkan pengaruh regionalisme yang sama. Apabila terjadi krisis politik maupun ekonomi dalam tataran regional, Vietnam dan Laos dapat terdampak secara bersamaan. Ketiga, persamaan dalam model reformasi yang digunakan, yaitu model reformasi Asia Timur atau model Tiongkok dengan reformasi ekonomi gradualis dan mempertahankan sistem partai tunggal dalam perpolitikannya.

Sebagai negara berkembang dengan memiliki berbagai persamaan dalam hal latar belakang sistem politik, kepartaian, dan tantangan reformasi ekonominya, keduanya tidak menunjukkan hasil reformasi pembangunan ekonomi yang sama, yang mana Vietnam justru lebih progresif dibanding Laos. Studi komparatif atas sistem partai tunggal di Vietnam dan Laos ini menyuguhkan pandangan mendalam mengenai dinamika pembangunan ekonomi di kedua negara tersebut. Maka dari itu, analisis perbandingan ini bertujuan agar dapat memahami lebih dalam bagaimana peran kedua partai politik ini dalam membentuk pembangunan ekonomi di kedua negara tersebut.

Kebijakan Doi Moi yang digagas oleh Nguyen Van Linh pada saat Kongres Partai Komunis Vietnam yang ke-6, Kebijakan Doi Moi memberikan pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi Vietnam. Datangnya investor-investor asing seperti Jepang yang menanamkan modal di Vietnam membuat negara dapat membangun berbagai sektor ekonomi. Dalam perencanaan kebijakan lima tahun Doi Moi dari tahun 1986-1990 terdapat beberapa rincian tujuan kebijakan, yaitu: pertama, produksi yang cukup bagi konsumsi dan modal. kedua, menata kembali struktur ekonomi terutama investasi. ketiga, membangun sebuah hubungan produksi yang sesuai dengan karakter dan level kekuatan produksi. keempat, mengadakan perubahan sosial khususnya dalam masalah pekerja dan distribusi pendapatan. kelima,  memperkuat pertahanan nasional dan keamanan internal.

Sementara itu, Kebijakan Chintanakan Mai oleh LPRP, merancang Chintanakan Mai sejak akhir 1980-an untuk mengatasi kegagalan sistem ekonomi terpusat yang menghambat pembangunan Laos. Reformasi ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan struktural akibat posisi geografisnya sebagai negara daratan tanpa akses laut. Kebijakan ini memperkenalkan ekonomi pasar dengan membuka peluang investasi asing di sektor-sektor strategis, terutama energi hidroelektrik, yang menjadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi Laos. Salah satu aspek penting adalah partisipasi Laos dalam koridor ekonomi seperti Greater Mekong Subregion (GMS), yang memanfaatkan lokasinya sebagai penghubung antara negara-negara Asia Tenggara untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional. Reformasi ini berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi tetap menghadapi tantangan besar, termasuk ketergantungan pada investasi asing, khususnya dari Tiongkok melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative. Fokus yang berlebihan pada sektor tertentu seperti hidroelektrik menciptakan risiko ketergantungan struktural, sementara sektor lainnya, seperti manufaktur dan teknologi, kurang berkembang.

 Referensi:

 Septiyaningrum, Widyastuti. 2017. "Perbandingan Reformasi Ekonomi Vietnam dan Laos: Pengaruh Relasi Mentor--Mentee dalam Progresivitas Reformasi Ekonomi Tahun 1986-2008." Jurnal Analisis Hubungan Internasional 6(2): 222-234.

Wicaksono, Eric. 2017. "Koridor Ekonomi sebagai Jembatan Keterkuncian Geografis: Kasus Pertumbuhan Ekonomi Laos 2000-2010".  Jurnal Hubungan Internasional 10(1).

Risanti, Marietta. 2017. "Dampak Penerapan Kebijakan Ekonomi Doi Moi di Bidang Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Kesehatan di Vietnam : Analisis Implementasi Dekrit 43 Tahun 2006" Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.