Mohon tunggu...
Yusuf Anwar
Yusuf Anwar Mohon Tunggu... -

Penulis iseng-iseng, Penginspirasi isapan jempol, Pengamat yang belum tamat

Selanjutnya

Tutup

Politik

PKS, Partai Tegas dan Taat

14 Juni 2013   19:50 Diperbarui: 24 Juni 2015   12:01 501
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Istana bantah depak PKS. Berita ini terpampang di halaman depan Republika hari ini. Isu-isu panas yang diwacanakan bahwa PKS dipecat dari koalisi menjadi isapan jempol belaka. Banyak pihak yang mengharapkan PKS didepak dari koalisi sehingga jatah kursi menteri menjadi gonimah. Pil pahit harus ditelan oleh para haters dan penggunjing partai dakwah ini.

PKS memang patut dinilai tegas dalam bersikap dan memutuskan. Apapun resiko yang dihadapi sudah diperhitungkan dengan matang dan tentu siap diterima dengan lapang dada. Tegas bukan karena isu kenaikan BBM ini saja tetapi dalam berbagai perbedaan pendapat dengan koalisi yang bertentangan dengan kemaslahatan Bangsa Indonesia. Tegas dalam mengembalikan gratifikasi. Tegas dalam mengajukan hak angket century. Tegas menyoal kasus Hambalang. Tegas mengawal UU anti pornografi dan pornoaksi. dan masih banyak ketegasan dalam hal lainnya.

Soal taat memang patut diacungi jempol 3 besar. Kenapa? Mereka taat jikalau Presiden ingin memecat menteri-menterinya. Kan 1 menteri sudah copot beberapa waktu lalu. PKS menyerahkan soal dipecat koalisi kepada setgab dan pemakzulan menterinya kepada yang berhak atas dasar konstitusi itu. Ketaatan kepada pemimpin termasuk pemerintah negara memang dikenal dalam Syariat Islam. Walau begitu, pemimpin juga harus diberi masukan dan kritik sebagaimana teladan dari sejarah Nabi Muhammad, khalifah Abu bakar ra, Khalifah Umar bin Khattab dan lain-lain. Pemimpin sekelas mereka saja tidak tabu untuk diberi kritikan. Apalagi seorang presiden PKS atau presiden SBY sekalipun? Namun dibalik demokrasi itu memang harus menjunjung tinggi NKRI dan semua hukum yang berlaku di dalamnya.

Salam.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun