Berapa gaji wakil rakyat?. Konon untuk wakil rakyat di tingkat Kabupaten/Kota bisa mengantongi sekitar Rp. 18 juta, sementara anggota DPRD tingkat Propinsi mungkin berkisar Rp. 30 – 40 juta dan DPR RI bisa jadi mengantongi Rp. 50-an juta sebulannya.
Jangan tanya berapa yang mereka keluarkan untuk mendapat gaji bulanan sebesar itu. Karenaharga kedudukan yang disebut sebagai wakil rakyat itu tidak murah. Tak sedikit yang menghabiskan miliaran rupiah untuk meraih kedudukan itu. Dan kalau dihitung-hitung sebenarnya juga tak akan kembali jika hanya mengandalkan gaji bulanannya. Tapi semua juga tahu kalau pendapatan wakil rakyat dengan haknya untuk membuat peraturan, penentuan anggaran dan pengawasan pembangunan tidak bersandar pada gaji rutinnya.
Menjadi anggota dewan secara otomatis akan membuat seseorang masuk dalam golongan yang mampu. Punya kelas tersendiri dalam masyarakat dan mau tak mau harus hidup berdasarkan standard hidup tertentu. Semua tentu perlu ongkos. Beban wakil rakyat juga semakin berat karena sebagai wakil rakyat biasanya yang diwakili juga kerap minta bantuan padanya. Dan kebanyakan yang meminta dibantu lebih menyukai apabila diberi ‘mentahan’ ketimbang produk kebijakan.
Soal wakil rakyat yang selalu butuh uang itu dicium oleh perbankan utamanya Bank Daerah. Bank yang konon kerap kali kelebihan uang karena sedikit yang meminjam. Ada semacam kewajiban bagi wakil rakyat untuk membuat rekening di Bank Daerah, sebab lewat rekening itu gajinya akan ditranfers.
Saat mengurus rekening, biasanya pihak Bank akan menawarkan paket pinjaman bagi para wakil rakyat dengan agunan berupa SK pengangkatan atau pengesahan sebagai wakil rakyat. Besarnya bermacam-macam mulai dari ratusan juta hingga miliaran. Tentu untuk pinjaman yang besarnya bakal melebihi akumulasi gaji selama 5 tahun pihak Bank akan meminta tambahan agunan lainnya.
Untuk apa wakil rakyat meminjam uang dari Bank?. Ya, alasannya beda-beda. Barangkali ada yang perlu menyicil pinjaman saat pencalonan. Atau untuk menebus asset yang digadaikan sebelumnya. Tapi bisa jadi untuk membeli kendaraan dan lain sebagainya. Toh tidak sedikit anggota dewan yang baru masuk gedung parlemen belum mempunyai kendaraan. Menjadi wakil rakyat ibaratnya menjadi manusia baru, jadi semuanya mesti serbaga baru.
Jadi urusan menggadai SK sebetulnya bukan sesuatu yang istimewa. Dan di Bank Daerah segala macam SK memang menjadi sasaran untuk ditukar dengan pinjaman. Misalnya SK PNS dan lain sebagainya. Menggadai SK bahkan sudah menjadi semacam tradisi sebab itu sudah terjadi dalam periode-periode sebelumnya.
Buat Bank Daerah urusan meminjamkan uang pada wakil rakyat juga tidak menciderai apapun. Bank bahkan menjadi lebih sehat karena uang yang terparkir di brankas bisa disalurkan kepada anggota dewan dalam bentuk pinjaman yang berbunga. Membiarkan uang tetap terparkir di brankas akan membuat Bank menjadi sesak nafas. Memutar uang di kalangan anggota dewan akan membuat Bank dan Wakil Rakyat sama-sama happy.
Memang belum ada yang mencoba untuk menjumlahkan berapa total pinjaman para anggota dewan di Bank Daerah. Namun yang jelas jumlahnya pasti masuk akal untuk dikategorikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Di banding dengan nasabah lain tentu wakil rakyat sulit mengelak untuk membayar cicilan, sebab uang gajinya masuk ke Bank Daerah, sehingga langsung dipotong kredit pinjaman begitu gaji masuk rekening.
Kita tidak tahu apakah Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan deputi-deputinya juga menggadaikan SK-nya di Bank?. Kalau iya berarti bisnis gadai SK adalah bisnis yang maha besar dan liquid.
Dengan menyandarkan diri pada gadai SK maka marketing Bank tak perlu lagi cari nasabah-nasabah yang bau keringat macam petani, nelayan atau pedagang pasar malam. Mereka pasti tak punya SK untuk diagunkan. Arus keuangan Bank cukup diputar di gedung megah dan ber-AC.
